. . .

Polisi Tolak Alasan Sakit

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Permohonan tahanan kota yang diajukan tersangka hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet kembali ditolak Polda Metro Jaya. Salah satu alasannya adalah penilaian subjektivitas polisi.

Total sudah dua kali Polda Metro Jaya menolak pengajuan permohonan penangguhan tahanan kota aktivis Ratna Sarumpaet. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, alasannya adalah subjektif penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

‘’Untuk tahanan kota tidak dikabulkan. Alasannya jadi masih dilakukan penahanan adalah subjektivitas penyidik, artinya penyidik masih tetap melakukan penahanan,” ujar Argo di Polda Metro Jaya, Kamis (8/11).

Argo menuturkan, apabila Ratna mengalami sakit pihaknya telah memiliki dokter untuk menanganinya. Sehingga terang Argo, alasan sakit itu tak mempengaruhi pihaknya untuk mengabulkan pengajuan permohonan tahanan kota Ratna yang kedua tersebut.

“Kan Polda punya dokter, punya poliklinik, punya Biddokkes ya. Jadi, kalau ada keluhan tahanan, semua tahanan pun dokter akan memeriksa. Seandainya perawatan kurang pun bisa kita rujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati,” katanya.

Sejauh ini lanjut Argo, pihaknya kerap melakukan pemeriksaan kesehatan pada Ratna. Hasilnya, Ratna dinyatakan dalam kondisi yang baik. “Normal ya, normal (kesehatan Ratna),” ucapnya.

Intinya, lanjut Argo penyidik merasa pengajuan permohonan penahanan kota dirasa belum perlu bagi Ratna sehingga akhirnya ditolak. Faktor usia Ratna yang sudah cukup tua pun juga tak membuat penyidik mengabulkan permohonan tersebut.

Kuasa hukum Ratna Sarumpaet, Insank Nasrudin mengaku kecewa atas penolakan permohonan tahanan kota kliennya. Pada permohonan tahanan kota pertama yang ditolak, penyidik beralasan karena saksi belum diperiksa. Namun, saat semua berkas perkara telah rampung, permohonan kota kedua pun ditolak lagi oleh penyidik Direktorta Reserse Kriminal Umum tanpa alasan yang jelas.

“Karena rujukannya yang awal bahwa penolakan diawal itu mengatakan kalau saksi belum diperiksa. Ibu RS juga belum selesai pemeriksaannya dan BAP-nya,” terangnya.

Oleh karena itu, pada penolakan pertama pihaknya menganggap hal yang wajar sampai semua berkas selesai dirampungkan.  “Makanya pada saat penolakan pertama kami anggap hal ini rasional. Kami bisa memaklumi karena kami ingin proses hukum cepat diselesaikan,” tuturnya.

Namum, pada penolakan kedua ini, Insank menganggap penyidik tidak konsisten lantaran mengacu pada permohonan pertama yang ditolak. “Kalau alasan kedua ditolak karena subjektivitas penyidik, kami anggap tidak konsisten. Tidak konsisten ini bahwa merujuk pada alasan penolakan permohonan kami yang pertama. Bahwa saksi belum ada yang diperiksa, ibu RS juga belum selesai pemeriksaannya. Kami merasa kecewa,” ucapnya.

Insank menegaskan, permohonan itu semata-mata untuk Ratna yang saat ini kondisinya sangat depresi. “Semata-mata tujuan kami adalah agar nantinya Ibu Ratna Sarumpaet bisa dalam kondisi sehat, tidak lemah baik secara fisik dan mental sehingga proses hukum bisa berjalan dengan baik dan cepat. Makanya kami mengajukan itu,” tegasnya.

Dalam penolakan itu, Insank mengaku belum berencana mengambil tindakan ke depan. “Langkah hukumnya kita akan mengambil tindakan lain atau hal apapun tentunya saya juga belum bisa membuka,” pungkasnya.

Sementara itu Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah menerima berkas perkara kasus kebohongan publik dengan tersangka Ratna Sarumapet pada Kamis (8/11) siang. Berkas ini nantinya akan diteliti oleh Jaksa sebelum dinyatakan P21.

Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Nirwan Nawawi mengaku, penerimaan berkas perkara Ratna merupakan tindak lanjut dari SPDP yang diterima kejati DKI dari Polda Metro Jaya (8/10). “Bulan lalu kita sudah terima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan sekarang berkas itu sudah rampaung. Sudah kami terima dan akan segera diteliti,” ujarnya.

Selanjutnya, tim Jaksa Peneliti yang berjumlah 10 orang diketuai oleh salah satu kepala seksi (Kasi) sesuai ketentuan Pasal 138 KUHAP, melakukan penelitian berkas perkara tersebut. Nantinya, Jaksa itu akan menilai apakah memenuhi syarat formil maupun materiilnya. “Penelitian itu sebagai pembuktian dalam pemenuhan unsur sbagaimana yang pasal yang disangkakan dalam berkas perkara. Kita tunggu saja apakah P19 atau P21,” pungkasnya.(AF/FIN/tnn)

error: Content is protected !!