Polisi Siaga, Rapat BANMUS masih Deadlock

0
82
views
AMANKAN RAPAT BANMUS: Tampak beberapa personel Satsabhara Polres Tanggamus berjaga di Kantor DPRD setempat untuk mengamankan Rapat BANMUS yang berlangsung tertutup di Ruang Ketua DPRD. 

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Tidak terlaksananya Paripurna Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tanggamus Tahun 2018 pada Kamis (30/11) lalu, membuat Badan Musyawarah (BANMUS) DPRD setempat melaksanakan rapat internal Senin (4/12). Sayang hingga petang pukul 17.50 WIB, rapat tersebut belum menghasilkan putusan untuk menentukan nasib APBD 2018 Tanggamus.

Rapat BANMUS berlangsung tertutup di Ruang Ketua DPRD Tanggamus. Selain tertutup, tampak belasan personel Satuan Bhayangkara Polres Tanggamus berjaga-jaga di gedung wakil rakyat itu.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, BANMUS sedang rapat konsultasi pimpinan menindaklanjuti polemik soal Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Tanggamus dalam penyusunan APBD 2018. Selain memunculkan polemik, tampaknya rekrutmen TKS kian membuat suhu di internal Legislatif cukup memanas. Hal itu terlihat dari sistem pengamanan kantor DPRD yang sampai melibatkan belasan personel Satuan Sabhara bersenjata lengkap. Belasan aparat sudah berjaga-jaga di Kantor DPRD sejak pagi sampai pukul 17.50 WIB.

Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan saat dikonfirmasi mengatakan, hingga Senin petang, belum ada keputusan yang dapat disampaikan. Sebab rapat tersebut baru akan digelar sekitar pukul 16.00 WIB bersama dengan Anggota BANMUS.

“Sampai sore ini belum ada keputusan yang bisa kami sampaikan. Kami juga masih menunggu,” singkatnya saat dihubungi via ponsel.

Sementara Wakil Ketua I DPRD Tanggamus Rusli Soheh mengatakan, bahwa rapat BANMUS ini dalam rangka mencari solusi agar APBD 2018 Tanggamus 2018 dapat disahkan dan diparipurnakan. Namun hingga pukul 15.30 WIB belum ada keputusan menyikapi polemik TKS yang menjadi pemicu batalnya paripurna Kamis (30/11) sampai tengah malam.

“Kami akan mencoba untuk memperhalus soal TKS, dengan harapan APBD 2018 Tanggamus bisa cepat disahkan. Sebab anggaran ini merupakan hajat orang banyak, khususnya warga Tanggamus,” ungkap Rusli Senin petang.

Bentuk catatan soal honorarium non PNS daerah atau TKS, kata legislator Partai Amanat Nasional itu, akan diupayakan diubah untuk lebih diperhalus. Tetapi masih dalam koridor hukum dan memperhatikan advis tertulis Pemerintah Provinsi Lampung tentang TKS. Sehingga kedua belah pihak dapat menerima dan seluruh kegiatan pembangunan yang tercantum dalam APBD Tanggamus bisa berjalan.

“Kami akan coba untuk memperhalus tapi bukan berarti tanpa catatan, tetap ada itu. Sebab sangat disayangkan jika proses pengesahan APBD tanggamus 2018 ikut molor seperti APBD perubahan kemarin. Apalagi penyebabnya lagi-lagi gara TKS,” tandas Rusli. (ayp)