Pol PP Tanggamus Kekurangan PPNS

0
502
views
KOTAAGUNG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tanggamus kekurangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Saat ini korps penegak peraturan daerah (perda) itu baru memiliki satu PPNS.
Kasatpol PP Tanggamus Yumin BA mengatakan, PPNS yang dimiliki saat ini juga baru menjalani pendidikan di Mega Mendung, Jawa Barat. Tenaga PPNS yang dimaksud adalah Kasi Linmas atas nama Nashur AS yang baru satu bulan ini menyelesaikan pendidikan.

Idealnya, kata Yumin, Satpol PP memiliki 7 atau 10 orang PPNS. Baik untuk kepala seksi (kasi) maupun staf. Untuk itu ia berharap ke depan personel Pol PP dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) penyidik.

“Harapannya ya setiap tahun personel kita dapat mengikuti diklat PPNS. Untuk tahun ini saya juga kurang paham, apakah dari personel kami ada yang ikut diklat. Sebab untuk penganggaran selama ini bukan dari kami, tetapi Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD),” ujar Yumin.

Namun mantan Camat Wonosobo itu tak menampik jika Satpol PP ingin menggarkan sendiri mengenai PPNS. Sebab, selama menjabat sebagai Kasat Pol PP, Yumin belum pernah menganggarkan untuk diklat PPNS.

Sementara itu Kasi Linmas Satpol PP Tanggamus Nashur AS yang baru pulang mengikuti Diklat PPNS mengatakan, bahwa tugas PPNS daerah untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran perda dan berkoordinasi dengan penyidik Polri.

“Kewenangan PPNS misal saat ada peraturan yang kira-kira tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran ya, akan kita sidik sampai pada penentukan sanksinya adalah kita. Tapi kalau itu sifatnya pelanggaran perda, kalau dalam pemeriksaan nantinya ada indikasi pidana, maka akan kita serahkan kepada penyidik Polri,” terang Nashur.

Terpisah Kabid Diklat Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Tanggamus Jazuli membenarkan, jika selama ini BKD yang menganggarkan PPNS. Namun ia juga mengatakan bahwa satker juga bisa saja menganggarkan sendiri.

“Ya, sah-sah saja kalau satker mau menggarkan PPNS cuma selama ini memang kami. Untuk satu orang mengikuti PPNS biayanya sekitar Rp18,5 juta,” ujar Jazuli mewakili Kepala BKD Tanggamus Jonsen Vanisa.

Untuk tahun ini, tambah Jazuli, BKD kembali menggarkan dua orang untuk mengikuti diklat PPNS, hanya saja belum dapat diketahui satker mana yang akan mengirimkan wakilnya.

“Sebelum mengikuti diklat PPNS harus melalui proses seleksi dulu. Aapun kriterianya sendiri yang menentukan dari pusdiklat PPNS, bukan kita. Pernah kita mengirimkan pegawai BKD untuk ikut, cuma karena dirasa tidak sesuai peruntukannya maka ditolak,” tandasnya. (ayp)

LEAVE A REPLY