. . .

PNS Terlibat Korupsi, Mendagri: Nggak Mau Mundur, Diberhentikan

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo kembali memberikan penegasan terkait dengan status 2.357 PNS yang terlibat korupsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka diminta untuk segera mengundurkan diri, jika tidak maka diberhentikan dengan tidak hormat.

Tjahjo menekankan, siapapun yang terlibat kasus tindak pidana korupsi dan sudah memiliki putusan inkrah harus ikhlas untuk mengundurkan diri. Dari jumlah tersebut, status PNS yang terlibat korupsi paling banyak di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Barat (Jabar).

“Intinya kita ingin membangun sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa. Siapapun yang sudah ada putusan tetap apalagi terkait dengan masalah Tipikor ya harus ikhlaslah dia mundur, gitu aja. Kalau ga mau mundur ya diberhentikan dengan tidak hormat,” kata Tjahjo di Jakarta, Senin (17/9).

Dijelaskan, data lengkap terkait dengan jabatan, nama lengkap dan daerah asal saat ini sudah dikantongi Kemendagri yang berasal dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Dan saat ini, data para PNS koruptor tersebut telah dibekukan oleh BKN.

“Kemendagri awalnya mendapatkan data lengkap nama dari kota, kabupaten apa jabatan apa dari BKN, kemudian kami menginisiasi rapat bersama dengan KemenPAN-RB dan BKN mengundang seluruh Sekda baik sekda kabupaten/kota, provinsi dan BKN tingkat provinsi satu hari selesai,” ujarnya.

Hasil rapat tersebut dari jumlah 2.357 akan dipilah mana yang benar-benar terlibat dan telah memiliki keputusan pengadilan tetap. Jika sudah clear, selanjutnya ditelaah secara detil bersama BKN yang memiliki data lengkap seluruh PNS di Indonesia.

Pihaknya menargetkan berdasarkan hasil konsultasi pula bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat Desember tahun ini telah dituntaskan dengan baik demi membangun sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa. “Ya pokoknya yang 2300 semua itu hasil telaah dari BKN sudah didata sama KPK dan ini sudah mempunyai kekuatan hukum karena kasus tipikor,” tutupnya. (HRM/FIN/tnn)