. . .

Plt Kepala BKD Pesibar Enggan Berikan Informasi Terkait Anggaran Publikasi Penerimaan CPNSD

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, PESIBAR
– Pelaksana tugas (Plt) kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) diduga kangkangi undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) terkait anggaran publikasi formasi calon pegawai negri (CPNS) tahun 2018.

Menurut Plt. Kaban BKD, Syahrial Abadi mengatakan dirinya tidak mengetahui pasti terkait anggaran publikasi formasi CPNS tahun 2018. Dikarnakan dana tersebut merupakan dana korseling yang langsung di gelontorkan dari Badan Kepegawaian Negri (BKN) Pusat.

“Jika kalian mau tahu anggaran tersebut, kalian harus meminta data tersebut langsung dari bupati, Agus Istiqlal dan jika dikasih maka kami dari pihak BKD siap memberikan data angaran tersebut,”kilahnya Syahrial kepada translampung.com, Selasa (9/10) diruang kerjanya.

Sedangkan menurut prinsip undang-undang KIP tersebut yakni, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Adapun dana korseling tersebut, lanjutnya dibagi dari dua anggaran yang berbeda yang pertama anggaran langsung dari BKN dan dari dana APBD. Dengan mekanisme patungan dan setelah selesai kegiatan baru semua di bayarkan melalui BKN.

“Seperti, satu provinsi ada delapan kabupaten kota yang hendak mengikuti untuk publikasi formasi CPNS pada tahun 2018 dan itu tidak di wajibkan, jika mau ikut silahkan jika tidak juga tidak apa-apa dan bahkan boleh lebih dari delapan kabupaten kota yang mengikutinya,”jelasnya.

Ia menegaskan jika hendak ingin mendapatkan anggaran publikasi formasi CPNS tahun 2018 maka pihak yang menjadi mitra harus langsung ke BKN untuk mengajukan permohonan.

“Ya kami semua yang ikut patungan korsering tersebut mendapatkan ruangan gedung, tempat parkir dan penganggaran media dan hal tersebut kami tanggung ramai ramai, “pungkas, Syahrial.

Selain itu sebagai reprensi adapun informasi yang dikecualikan menurut prinsip-prinsip UU KIP no 14 tahun 2008 yakni, bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada, pengujian menyangkut konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka dan setelah mempertimbangkan dengan seksama bahwa dengan menutup informasi tersebut dapat melindungi kepentingan publik yang lebih besar dari pada membukanya dan sebaliknya. (r7)