. . .

Plt. Bupati Minta Bukti Jaminan Tertulis

image_print

Tanggungjawab PT. Hutama Karya atas Kerusakan Jalan

TRANSLAMPUNG.COM,KALIANDA – Plt. Bupati Lampung Selatan meminta pihak PT. Hutama Karya selaku penanggung jawab pengerjaan jalan tol untuk membuat bukti secara tertulis terhadap perbaikan akses jalan kabupaten yang dipergunakan sebagai akses yang mengalami kerusakan.

“Saya minta jaminan berupa tertulis. Ini untuk kekuatan hukum bagi kami (Pemkab Lamsel-red) untuk pertanggung jawaban kepada masyarakat. Sebab, masyarakat selalu mengadukan persoalan dari dampak terkait pembangunan jalan tol tersebut,” tegas Nanang saat rapat pembahasan kerusakan jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan, yang berlangsung diruang rapat bupati, Rabu (15/8).

Dengan bukti tertulis tersebut, lanjut Nanang secara hukum dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga, Pemkab Lamsel dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa pengerjaan jalan tol tersebut, bahwa pihak perusahan sepenuhnya bertanggung jawab.

“Jika tidak ada jaminan, apa yang harus saya jelaskan sebagai pemerintah daerah. Saya tidak mau hanya sebatas siap-siap saja. Ini menjadi jaminan yang harus diiberikan oleh perusahan,” ujarnya.

Tujuannya dari pembangunan, ditambahkan dia tidak lain untuk kepentingan bersama.

“Saya tidak ada maksud untuk menghambat atas proyek nasional tersebut. Tetapi, disini selaku pemerintah daerah sepenuh bertanggung jawab kepada masyarakat,” kata dia.

Sementara itu, Ahmad Lukman dari PT.Hutama Karya mengakui bahwa jalan pemerintah daerah yang dipergunakan sebagai akses memang belum sepenuhnya dilakukan perbaikan. Sebab, pengerjaan jalan tol baru selesai  sekitar 90 persen.

“Kami baru sebatas pemeliharaan jalan saja. Hal itu dilakukan untuk menjaga kondusif dilapangan. Tetapi, nanti setelah selesai semua akses jalan akan dikembalikan jalan tersebut seperti semula,” kata Ahmad.

Terkait permintaan surat perjanjian secara tertulis, lanjut Ahmad siap untuk dibuatkan. Namun, pada intinya PT.HK ini sepenuhnya siap bertanggung jawab tidak seperti yang dikhawatirkan oleh masyarakat atau pemerintah daerah bahwa setelah selesai, maka proyek tol tidak bertanggung jawab.

“Tidak seperti itu, sebab kami PT.HK selain membangun juga yang akan mengoperasi jalan tol tersebut. Jadi tidak mungkin kami lari,” kata dia yang juga diamini oleh perwakilan dari PT.Adhi Karya Rudi, Marsudi dari PT.WK, dan Yusuf PT. PP (jhn/hkw)