Plh. Bupati Tanggamus: Konsultasi Publik RKPD 2019 untuk Penuhi UU No. 23/2014

PAPARKAN RKPD 2019: Kepala BAPPEDA Tanggamus Hi. Hendra Wijaya Mega memaparkan RKPD 2019 saat konsultasi publik di Gisting, Rabu (21/2). (Foto: IST)

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Masih seputar Konsultasi Publik RKPD Pemkab Tanggamus Tahun 2019, Plh. Bupati Hi. Andi Wijaya menegaskan, konsultasi publik merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan yang mengedepankan transparansi. Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 354 Ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

”Secara spesifik, lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, bertujuan untuk perencanaan yang partisipatif. Dalam artian, konsep perencanaan pembangunan merupakan produk dari kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat menjawab segala permasalahan,” ungkap Andi Wijaya.

Diharapkan, pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan adanya pengukuran kinerja. Sehingga, teridentifikasi secara jelas keberhasilan atau kegagalan kerja yang dilakukan.

Ini menarik, baca juga: BAPPEDA Tanggamus Selaraskan Program 2019 via Konsultasi Publik RKPD

”Jika tidak dapat dilihat (indikator) keberhasilannya, maka kita tidak akan belajar dari kesalahan. Jika tidak mampu memahami kegagalan, maka kita tidak akan bisa memperbaikinya. Karena keberhasilan atau kegagalan dalam bekerja, akan berimplikasi pada dukungan publik terhadap pemerintah,” tegas sekda lagi.

Andi Wijaya berpesan kepada seluruh perangkat daerah, untuk memaksimalkan pencapaian kinerja pada akhir periode RPJMD Kabupaten Tanggamus dalam sisa dua tahun anggaran yang sedang dan akan dilaksanakan. (ayp) 

News Reporter