. . .

PKPU RI 23 Tentang Larangan Kampanye, Diduga Dilanggar Sejumlah Oknum Perangkat Desa Se Tubaba.

image_print

TRANSLAMPUNG.COM–PANARAGAN.
Meski ‎Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) No 23 Tahun 2018 tentang pelaku kampanye pemilihan Umum.‎ Pileg dan Pilpres resmi ditetapkan, kendati demikian sejumlah pelaku pelanggaran tersebut tetap ada oleh sejumlah oknum aparatur Tiyuh (Desa) Dikabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, Akhir ini.

Hal tersebut setelah adanya dugaan sejumlah keterlibatan Kepala Tiyuh, ‎ Ketua RK,RT dan aparatur lainnya dalam menjalankan misi kampanye dari salah satu calon pemilihan legislatif 2019 dikabupaten setempat.

Menurut satudiantara Komisioner KPUD Tubaba Gatot santoso.,Sp, Ketua Devisi teknis bidang kampanye‎ menjelaskan. Bedasar PKPU-RI No 23 tahun 2018 tentanga laranagan kampanye pemilu  pada pasal 69, diantaranya. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan,‎ menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, ‎ menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, mengganggu ketertiban umum, ‎ mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada sekelompok anggota masyarakat atau Peserta Pemilu yang lain‎ dan merusak bahkan menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu,  menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dan ‎menjanjikan atau memberikan uang juga materi lainnya kepada peserta Kampanye‎.

‎” Pelaksana atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye, dilarang melibatkan. ‎ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.  G‎ubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubemur Bank Indonesia. D‎ireksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawarn Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah. ‎Pejabat negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural. ‎ Aparatur Sipil Negara. ‎Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. ‎ kepala Tiyuh (Desa). ‎Perangkat Tiyuh (Desa). ‎ Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh (Desa) serta ‎warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.” Kata Gatot, saat dijumpai Translampung.com diruang kerjanya pada (4/9).

Lanjut dia, Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat ‎2 dilarang ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu, sebab Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h, dan ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu.‎ (Dirman)