Pilkada Lampura, Ada Dugaan Pelanggaran Jumlah APK

TRANSLAMPUNG.COM, KOTABUMI – Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Bupati Lampung Utara (Lampura) Aprozi Alam, dan Calon Wakil Bupati Ice Suryana, mendatangi Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lampura, Senin (12/3), guna menyampaikan adanya dugaan pelanggaran dalam jumlah pemasangan alat peraga kampanye (APK), di beberapa zona pemasangan.

Dikatakan Herman Syahri, tim sukses pemenangan masing-masing Paslon dengan pihak penyelenggara Pilkada Lampura 2018, beberapa waktu lalu, telah menyepakati zona pemasangan dan jumlah atribut APK.

“Dalam pertemuan itu, telah disepakati zona pemasangan dan jumlah atribut APK. Hal ini untuk mewujudkan pelaksanaan Pilkada Lampura yang demokratis serta berkeadilan,” ujar Herman Syahri dihadapan Komisioner Panwaslu Kabupaten Lampura, Agus Ramdani dan Maksum Bustami beserta jajaran, Senin (12/3), di ruang rapat Panwaslu Lampura.

Dikatakan Herman Syahri, penerapan dari hasil keputusan dimaksud ditemukan banyak sekali jumlah APK dari salah satu Paslon yang tidak sesuai dengan keputusan yang disepakati.

“Faktanya, jumlah APK yang terpasang dari paslon dengan nomor urut 3 (tiga) terindikasi tidak mengikuti aturan dan kesepakatan. Modus yang digunakan mereka dengan memasang baliho bertuliskan posko,” tuturnya.

Ditegaskan Awari Darwin dalam kesepakatan antar tim pemenangan masing-masing paslon dengan pihak penyelenggara Pilkada Lampura 2018, jumlah baliho yang disediakan oleh KPU sebanyak 5 (lima) buah dan masing-masing paslon dapat menambah sebanyak 7 (tujuh) baliho, umbul-umbul ditetapkan sebanyak 20 helai dari KPU dengan tambahan 30 helai, spanduk untuk tiap desa sebanyak 2 (dua) helai dengan tambahan maksimal 3 (tiga).

“Yang menjadi permasalahan, merujuk hasil kesepakatan tersebut, seharusnya jumlah baliho masing-masing paslon berjumlah 12 buah Fakta di lapangan, jumlah baliho milik paslon nomor urut 3 bisa mencapai ratusan buah dengan desain yang berbeda dari hasil kesepakatan,” tegas Awari Darwin.

Ditambahkan Helmi Hasan bahwa hukum merupakan suatu hal yang mengatur segala sesuatu yang dapat ataupun tidak dapat dilaksanakan.

“Dalam menegakan supremasi hukum guna perwujudan pelaksanaan Pilkada Lampura yang demokratis diharapkan pihak penyelenggara Pilkada, dalam hal ini Panwaslu Kabupaten Lampura, tidak tebang pilih,” papar Helmi Hasan.

Menyikapi hal itu, Komisioner Panwaslu Kabupaten Lampura, Agus Ramdani, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti informasi terkait bertaburnya APK salah satu paslon yang akan mengikuti kontestasi Pilkada Lampura.

“Dengan adanya informasi ini, pihak kami akan mengidentifikasi terlebih dahulu terkait jumlah APK yang tersebar di zona pemasangan. Kami juga akan berkoordinasi dengan KPU Lampura terkait Jika nanti ditemukan APK yang tidak sesuai dengan aturan dan kesepakatan, pihak kami akan mengambil tindakan yang sesuai dengan prosedur dan peraturan Bawaslu,” ujar Agus Ramdani. (eka/hkw)

News Reporter