Pileg 2019, DPRD Tuba Turun Jadi 40 Kursi

TRANSLAMPUNG.COM, MENGGALA – Komisi Pemilihan Umun (KPU) Kabupaten Tulangbawang (Tuba), mengelar Rapat Kordinasi (Rakor) penataan Daerah Pilihan (Dapil) dan alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang, untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, sekaligus uji publik yang melibatkan Pemerintah Daerah, Partai politik, Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Tulangbawang dan organisasi kepemudaan kemasyarakatan, yang dilaksanakan diaula rapat utama KPU Tuba, Selasa (13/2).

Dalam Rakor tersebut Ketua KPU Tulangbawang, Reka Punnata menyampaikan, bahwa KPU Tuba telah membuat draft dua opsi, yang masing-masing dalam Pemilu tahun 2019 tetap 7 dapil, seperti pada Pemilu 2014.

“Sedangkan dari 7 Dapil, kami juga melakukan  penataan terhadap Kecamatan Rawapitu bergabung dengan Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Meraksa Aji dan Penawar Aji, yang sebelumnya Rawapitu bergabung dengan Kecamatan Penawartama dan Gedung Aji Baru,” ungkapnya.

Dikatakan Reka Punnata, dari kedua opsi itu, terjadi diskusi yang panjang mengenai Kecamatan Banjar Baru, karena perwakilan dari Partai PPP dan PKB mengusulkan, Kecamatan Banjar Baru bergabung dengan Kecamatan Menggala.

“Untuk Sementara, mayoritas Parpol mengusulkan Kecamatan Banjar Baru tetap bergabung dengan Banjar Agung dan Banjar Margo, sebagaimana pada pemilu tahun 2014,” ujarnya.

Lanjut Reka, hasil uji publik tersebut akan disampaikan KPU Tuba kepada KPU RI melalui KPU Provinsi, selanjutnya akan di tetapkan pada tanggal 4 April 2018. Namun, menurutnya, mengenai jumlah kursi DPRD Tuba mengalami penurunan, dari jumlah kursi yang semula berjumlah 45, untuk tahun 2019 berjumlah 40 kursi di DPRD.

“Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang menurun, pada tahun 2014 berjumlah 539.002 jiwa dan 2017 sebesar 419. 427 jiwa, sebagaimana keputusan KPU RI Nomor 4/PL.01.3-kpt/03/KPU/1/2018. Tentang jumlah penduduk Kabupaten, Kota dan jumlah kursi DPRD Kabupaten, Kota Pemilu 2019, dan undang-undang RI nomor 7 tahun 2017, tetang Pemilu  pasal 191 ayat 2 hurup ‘e’, yang berbunyi Kabupaten, Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400 ribu sampai dengan 500 ribu orang memperoleh alokasi kursi 40,” tambahnya. (als/hkw)

News Reporter