. . .

Pertamina Terancam “Punah”? SPPGE Siap Melawan

image_print
TOLAK PENJUALAN PERTAGAS KE PGN: Sekretaris Jenderal SPPGE Indra Mantik Oentara berorasi memimpin massa untuk menolak tegas akuisisi Pertagas yang merupakan anak perusahaan Pertamina kepada PGN, sebab 82 persen dari 43 persen saham publik PGN, sudah dikuasai pihak asing. (Foto: AYP)

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Keputusan pemerintah menjual Pertamina Gas (Pertagas) ke Perusahaan Gas Negara (PGN), menuai perlawanan frontal. Serikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy (SPPGE) berada di lini terdepan perlawanan pencaplokan Pertagas oleh PGN. SPPGE menilai, penjualan Pertagas ke PGN adalah salah satu intrik untuk melemahkan Pertamina.

Perlawanan sengit dan anggapan itu diungkapkan Sekretaris Jenderal SPPGE Indra Mantik Oentara saat berorasi di Kantor PGE Ulubelu, Kabupaten Tanggamus, Selasa (17/7) bersama massanya. Menurut Indra, akuisisi Pertagas oleh PGN berdasarkan penandatanganan perjanjian jual beli saham bersyarat Conditional Sales Purcase Agreement (CSPA) antara Perusahaan Gas Negara dengan PT. Pertamina, tanggal 29 Juni 2018 lalu.

“Jika Pertagas adalah anak perusahaan Pertamina, kepemilikan saham pertamina di perusahaan tersebut sebesar 100 persen. Sedangkan PGN merupakan perusahaan yang saham publiknya hanya 43 persen. Ironisnya, dari 43 persen saham publik tersebut, 82 persennya sudah dikuasai pihak asing. Jelas upaya akuisisi Pertagas kami nilai sebagai upaya pelemahan terhadap Pertamina,” seru Indra usai Apel Siaga di Kantor Pertamina Geothermal Energy (PGE) Ulubelu.

Tidak menutup kemungkinan, kata dia, anak usaha Pertamina lain seperti PGE juga bakal di-lego. Kalau hal itu terjadi, maka perlahan Pertamina bisa musnah. Indra juga mempertanyakan alasan pemerintah menjual Pertagas. Karena dari sisi kesehatan perusahaan, Pertagas dinilai masih sehat.

“Tingkat kesehatan perusahaan, produktivitas, dan profitabilitas Pertagas lebih baik dibandingkan dengan PGN. Sehingga sangat aneh ketika pemerintah justru melego kepemilikan 51 persen saham Pertamina di Pertagas kepada perusahaan publik yang isi saham di dalamnya nyaris dikuasasi pihak asing,” tuding Indra.

Tak hanya itu, SPPGE juga menuding, keputusan pemerintah untuk mengambil langkah akuisisi daritiga opsi aksi korporasi (merger, inbreng, dan akuisisi) terkesan terburu-buru, tidak transparan, dan tanpa kajian komprehensif.

“Akuisisi perusahaan yang sepenuhnya milik BUMN kepada perusahaan publik ini berdampak pada adanya transfer profit secara buttom line kepada asing. Lalu hak atas kepemilikan aset yang sebagian beralih kepada asing dalam jangka panjang, merupakan ancaman terhadap kedaulatan energi nasional,” seru Indra lagi.

Selengkapnya baca SKH Trans Lampung edisi Rabu 18 Juli 2018. (ayp)