. . .

Pertamina Terancam “Punah”? Serikat Pekerja Melawan

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Keputusan pemerintah menjual Pertamina Gas (Pertagas) ke Perusahaan Gas Negara (PGN), menuai perlawanan frontal. Serikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy (SPPGE) berada di garis terdepan lini perlawanan akuisisi dua perusahaan besar itu. SPPGE menilai, penjualan Pertagas ke PGN adalah salah satu intrik untuk melemahkan Pertamina.

Perlawanan dan anggapan itu diungkapkan Sekretaris Jenderal SPPGE Indra Mantik Oentara saat berorasi di Kantor PGE Ulubelu, Kabupaten Tanggamus, Selasa (17/7) bersama massanya. Menurut Indra, akuisisi Pertagas oleh PGN berdasarkan penandatanganan perjanjian jual beli saham bersyarat Conditional Sales Purcase Agreement (CSPA) antara Perusahaan Gas Negara dengan PT. Pertamina, tanggal 29 Juni 2018 lalu.

“Jika Pertagas adalah anak perusahaan Pertamina, kepemilikan saham pertamina di perusahaan tersebut sebesar 100 persen. Sedangkan PGN merupakan perusahaan yang saham publiknya hanya 43 persen. Ironisnya, dari 43 persen saham publik tersebut, 82 persennya sudah dikuasai pihak asing. Jelas upaya akuisisi Pertagas kami nilai adalah pelemahan terhadap Pertamina,” seru Indra usai Apel Siaga di PGE Ulubelu.

Tidak menutup kemungkinan, kata dia, anak usaha Pertamina lain seperti PGE juga bakal dilego. Kalau hal itu terjadi, maka perlahan Pertamina bisa musnah. Indra juga mempertanyakan alasan pemerintah menjual Pertagas. Karena dari sisi kesehatan perusahaan, Pertagas dinilai masih sehat.

“Tingkat kesehatan perusahaan, produktivitas, dan profitabilitas Pertagas lebih baik dibandingkan dengan PGN. Sehingga sangat aneh ketika pemerintah justru melego kepemilikan 51 persen saham Pertamina di Pertagas kepada perusahaan publik yang isi saham di dalamnya nyaris dikuasasi pihak asing,” tuding Indra.

Tak hanya itu, SPPGE juga menuding, keputusan pemerintah untuk mengambil langkah akuisisi dari tiga opsi aksi korporasi (merger, inbreng, dan akuisisi) terkesan terburu-buru, tidak transparan, dan tanpa kajian komprehensif.

“Akuisisi perusahaan yang sepenuhnya milik BUMN kepada perusahaan publik ini berdampak pada adanya transfer profit secara buttom line kepada asing. Lalu hak atas kepemilikan aset yang sebagian beralih kepada asing dalam jangka panjang, merupakan ancaman terhadap kedaulatan energi nasional,” seru Indra lagi. (ayp/hkw)