. . .

Persoalan Sertifikat Tanah Mencuat, Warga Merasa Diintimidasi oleh Kakam Sidoarjo

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, BLAMBANGAN UMPU – Persoalan adanya keluhan warga Kampung Sidoarjo Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, terkait dengan pembuatan Sertifikat tanah yang sudah satu tahun tidak terselesaikan oleh Kepala Kampung Sidoarjo Daldiri memasuki babak baru.

Pasca masalah itu mencuat, beberapa warga merasa di intimidasi oleh Kepala Kampung Sidoarjo, Daldiri.

Ita, salah seorang warga mengatakan setelah adanya pemberitaan di beberapa media terkait dengan masalah keluhan mereka. Daldiri Kepala Kampung Sidoarjo langsung mendatangi rumah mereka satu persatu di malam hari dengan tujuan untuk meminta tanda tangan warga, namun warga tidak diberitau apa maksud dan tujuan terkait permintaan tanda tangan tersebut.

“Begitu masalah ini di beritakan, pak Daldiri pada malam hari sekitar pukul 23:00 Wib mendatangi kami dan meminta untuk menandatangani sesuatu dimana kami tidak tau maksud dari tandatangan itu untuk apa, bahkan keesokan paginya Daldiri kembali keliling ke rumah warga. Dari situ warga merasa diintimidasi dan merasa takut. Sekarang ini, dari sekian banyak warga yang ikut dalam persoalan ini, cuma kami 6 orang saja yang berani memberikan keterangan yang lainnya memilih diam,” kata Ita yang juga dibenarkan oleh beberapa warga lainnya saat di sambangi awak media, Minggu (03/02/2019).

Ita juga membantah keterangan Daldiri di salah satu media yang memberikan klarifikasi persoalan Sertifikat Tanah tersebut. Ia menjelaskan pada waktu itu Daldiri datang ke rumah nya, memberitahukan masalah pembuatan sertifikat tanah yang katanya akan jadi dalam waktu tiga bulan, akhirnya Ia mau, lalu Daldiri meminta foto copy surat jual beli dan uang muka, sehingga dirinya memberikan uang muka 2 juta rupiah kepada Daldiri pada tanggal (17/01/2018) sesuai dengan Kwitansi.

“Setelah itu pak Daldiri tidak pernah meminta persyaratan lainnya yang harus di lengkapi, tak ada pemberitahuan lebih lanjut apalagi menghimbau kepada masyarakat untuk melengkapi kekurangan berkas-berkas, sudah satu tahun sampai masalah ini diberitakan di media baru pak Daldiri mendatangi warga,” terangnya Ita.

Warga lainnya Parmi juga mengatakan, pada malam hari setelah pemberitaan Sertifikat Tanah mencuat, sekitar Pukul 23:00 Wib kepala kampung mendatangi rumahnya, dan menyuruh menandatangani sesuatu, namun Ia menolak.

“Saya tolak, soalnya saya nggak tau apa yang mau ditandatangani. bahkan saya di salahkan kepala kampung kenapa kami melaporkan permasalahan ini dengan Pers,” kata Parmi.

Di tempat yang sama, Ningsi mewakili warga lainnya yang menjadi korban janji palsu Daldiri menegaskan mereka ingin sertifikat tanah yang dijanjikan segera selesai, dan kalau tidak ada kejelasan dalam waktu dekat ini, mereka menghendaki adanya pengembalian dana yang telah mereka bayar sebelumnya sebagai uang muka. Dan jika Kepala Kampung tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka mereka akan akan menempuh jalur hukum dan akan membawa persoalan ini ke Komisi 1 DPRD Way Kanan.

“Harapan kami masalah pembuatan sertifikat tanah secepatnya selesai, bila sertifikat itu nggak jadi maka pulangkan uang kami. sudah satu tahun kami bersabar mengingat janjinya cuma 3 bulan, kami tidak mau tau alasan apa lagi, yang kami mau keputusan bukan janji-janji. Kalau Pak Daldiri tidak ada itikad baik, maka akan kami bawa masalah ini ke jalur hukum,” pungkasnya. (Migo)

error: Content is protected !!