. . .

Permenkeu RI No: 222/PMK.07/2017 Dinilai Kurangi Optimalisasi DBHCT      

image_print

Foto: AYP

PERIKSA TANAMAN TEMBAKAU: Tampak salah seorang petani tembakau di wilayah Kecamatan Airnaningan sedang memeriksa tanaman tembakau miliknya.

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – HADISON kembali menerangkan, peraturan baru dari pusat terkait DBHCT, yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesian (Permenkeu RI) Nomor: 222/PMK.07/2017, tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCT. Pada Bab II Penggunaan DBHCT Bagian Kesatu Prinsip Penggunaan Pasal 2 Ayat (2).

”Salah satu penggalan ayat menyebutkan: diprioritaskan mendukung program JKN paling sedikit sebesar 50 persen dari DBHCT yang diterima setiap daerah,” terangnya.

Walau ada peraturan tersebut, Hadison mengaku tidak menyurutkan semangat Disnakbun Tanggamus dalam mengembangkan budidaya tembakau di kalangan petani. Karena dengan membudidayakan komoditas tembakau, sangat berdampak signifikan dengan kesejahteraan petani dan masyarakat Tanggamus.

”Kami terus membina dan berkoordinasi dengan petani tembakau yang tergabung di lima kelompok petani tembakau di Tanggamus. Namun kami kurang maksimal dalam pembiayaan untuk bantuan. Selain itu, kurangnya produksi tembakau tahun ini juga disebabkan oleh iklim ekstrem, tepatnya di awal tahun. Yakni curah hujan sangat tinggi, berimbas produksi 1 hektare lahan hanya 1 ton, harusnya minimal 1,3 ton, ” imbuhnya.

Hadison menjelaskan, saat ini lahan pertanian budidaya tembakau lokal di Kabupaten Tanggamus seluas 120 hektare. Kemudian 10 hektare lahan untuk lahan tembakau mitra perusahaan.

”Luas pertanian budidaya tembakau lokal tersebut tersebar di Kecamatan Pugung dan Bulok. Sedangkan budidaya tembakau sistem mitra di Kecamatan Pulaupanggung dan Airnaningan,” tandas Hadison. (ayp)

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!