Perintahkan BKD Kerja Cepat

0
349
views

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengklaim akan melalukan pelantikan susulan dalam waktu dekat ini. Di mana, dia mengaku belun dilakukannya rolling susulan ini bukan karena ingin menghambat pembangunan yang ada.

 Kepada Radar Lampung dia mengatakan, akan memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung untuk bergerak cepat dalam melakukan pendataan. Tidak hanya kepada sisa pejabat yang akan dilakukan roling susulan, akan tetapi, juga dalam pendataan kepada pejanat yang akan menempati Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 

 “Dalam kurun waktu yang tidak lama lagi, semua akan dilakukan. Kita juga tidak ingin menghambat pembangunan,” jelasnya. 

 Orang nomor satu di Saibumi Ruwajurai ini menegaskan kepada pejabat baik eselon III maupin eselon IV, agar tetap menajalankan pekerjaan sesuai dengan bidang dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada. 

 “Di tataran teknis, untuk UPTD masih ada bidang yang tentunya dalam melaksanakan tugasnya, koordinasi tidak boleh putus dengan kepala satkernya. Jadi, untuk temen-temen eselon III dan IV yang belum dilantik maupun yang belaum tercantum di SK, ya tetap saja kerjakan sesuai tugas yang ada di Dinas, Biro, Badan,” jelasnya. 

 Dia juga mengatakan, situasi ini memang berdampak kepada berbagai hal. Salahsatunya adalah saat ini soal pelaksanaan pembangunan yang masih dipersiapkan. Kendati demikian, dia mengklaim, pelaksanaan pembangunan di Lampung baik fisik maupun non fisik akan bisa optimal di akhir tahun anggaran.

 “Situasi ini memang berdampak ke berbagai hal namun, bukan berarti kami diam saja. Akan tetapi perlu keyakinan-keyakinan tertentu untuk menentukan arah kebijakan kedepannya seperti apa,” jelasnya. 

 Sementara itu, akademisi Universitas Lampung Dedy Hermawan mengatakan, seogianya pelaksanaan roling ini bisa sekaligus dilakukan. Hal itu dimaksudkan agar, tidak meninggalkan PR dan terhambatnya pelaksanaan pembangunan di Pemprov. 

 “Yang seharusbya difikirkan adalah, planing waktu pekerjaan itu, tentunya ada batasan waktu dan sebagainya. Nah, kalau belun komprehensip, maka meskipun sedikit, pembangunan yang ada tetap terganggu,” jelasnya. 

Dia mengatakan, asumsi masyarakat saat ini sudah berbeda dengan terbukanya informasi. 

 “Jika masyarakat sudah kecewa, tentu saja akan berdampak negatif dan pemprov sendiri yang merugi. Saya harap sih Pemprov juga cepat mengambil langkah mengenai masalah ini,” harapnya.(tnn)