Perda Pola Angkutan Umum Dalam Kota Disahkan

0
2830
views
PENGESAHAN PERDA – Wali Kota Bandarlampung Herman HN (kanan) dalam Sidang Paripurna Pengesahan Perda tentang Pola Angkutan Umun Dalam Kota, di Gedung DPRD Kota Bandarlampung, Senin (13/11). (Foto: Humas Pemkot Bandarlampung)

Taksi Online Wajib Uji KIR Berkala

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Peraturan Daerah (Perda) Pola Angkutan Umum Dalam Kota Bandarlampung disahkan, di Gedung DPRD Kota Bandarlampung, Senin (13/11).

Pemkot Bandarlampung akan mendapat tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari uji KIR berkala ratusan driver taksi online seperti Go Car, Uber maupun Grab.

Dalam perda tersebut diatur sejumlah hal dalam penyelenggaraan transportasi di Kota Bandarlampung. Salah satunya mewajibkan angkutan ojek untuk memasang stiker dan melakukan uji kelayakan kendaraan (KIR) berkala.

Ketua Pansus Raperda Tentang Pola Angkutan Umum Dalam Kota Bandar Lampung, Imam Santoso mengatakan, perda tersebut bertujuan untuk menjaga keselamatan penumpang dan pengendara di Kota Bandalampung.

“Beroperasinya kendaraan umum di Kota Bandarlampung harus dilengkapi dengan persyaratan keamanan yang mumpuni. Salah satu instrumennya adalah melalui uji KIR berkala,” kata politisi partai Gerindra itu.

Sedangkan untuk besaran PAD, masih dihitung bersama dengan Dinas Perhubungan, termasuk jumlah kendaraan taksi online di Kota Bandalampung.

“Sehingga besaran PAD belum bisa kami tentukan,” kata dia.

Kuota Taksi Online

Sementara, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Lampung menetapkan kuota sementara taksi berbasis aplikasi daring (online) wilayah Bandarlampung sebanyak 2.000 unit.

Sekretaris Dishub Provinsi Lampung, Minto Raharjo mengatakan hasil rapat yang digelar bersama DPD Organda Provinsi Lampung, manajemen aplikasi Uber, Grab dan Gocar menetapkan kuota untuk provinsi Lampung mencapai 8.000 unit.

Hasil penghitungan ini berdasarkan Permenhub Nomor 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek, menggunakan model dinamis dihasilkan jumlah sementara kuota kendaraaan taksi online provinsi Lampung sebesar 8.000 unit kendaraan, dengan pembagian persentase/kuota perwilayah kabupaten kota.

Adapun faktor penghitungan ini menggunakan formulasi atau rumus khusus dengan menggabungkan data terkait pengguna taksi di Provinsi Lampung, jumlah kendaraan pribadi, kendaraan umum, juga mobilitas masyarakat.

“Dihitung juga berdasarkan asumsi jumlah usia produktif dan kepemilikan kendaraan pribadi, baik motor dan mobil. Hasilnya kuota untuk Provinsi Lampung sejumlah 8.000 unit, kemudian Bandarlampung sebagai ibukota provinsi diberikan porsi 25 persen dari kuota provinsi tadi. Jumlah itu dibagi kepada aplikator sesuai jumlah driver yang telah mendaftar,” kata Minto, Senin.

Dari 2.000 unit tersebut dibagi kepada Gocar sebesar 44 persen atau 880 unit, Uber sebesar 31 persen atau 620 unit, dan Grab sebesar 25 persen atau 500 unit. Kuota ini resmi berlaku mulai kemarin hingga 1 Maret 2018 mendatang.

“Pembagian kuota ini berdasarkan masing-masing jumlah driver pada aplikasi yang sudah mendaftar. Ini kesepakatan kuota sementara hanya untuk proses perizinan. Mereka belum berizin semua, dengan kuota itu silahkan memproses izin. Apabila kuota tersebut terpenuhi atau melebihi, maka akan dilakukan rapat penentuan kuota kembali setelah 1 Maret 2018,” kata dia.

Pihaknya tidak akan menambah kuota ini hingga semua izin terpenuhi. Sampai nantinya menggelar rapat penentuan kuota kembali, pihaknya meminta aplikator untuk mengurus dan mengawasi semua perizinan agar terpenuhi, khususnya untuk wilayah kota Bandarlampung.

“Langkah selanjutnya, kami membantu proses perizinan dan seleksi syarat yang ditentukan. Badan perizinan terpadu provinsi yang mengeluarkan izin. Pemenuhan kelengkapan izin diberikan waktu sampai 1 Maret 2018,” kata Minto.

Ia juga meminta Aplikator melakukan pengawasan untuk tidak memberikan layanan akses aplikasi kepada driver yang belum memiliki izin.

“Semua ketentuan harus dipenuhi dengan bergabung ke koperasi atau badan hukum, uji kendaraan (KIR) dan lain lain,” kata dia.

Seluruh peserta rapat tersebut menyetujui dan menandatangani berita acara keputusan penentuan kuota. Namun salah satu perwakilan aplikator, Gocar menolak menandatanganinya, dengan alasan meminta penentuan kuota dihitung melalui lembaga independen.

“Bagaimana kami mau menunjuk lembaga independen, siapa yang mau membayar jasa (independen) itu. Ini sudah dihitung berdasarkan data resmi yang ada di BPS,” tukas Minto menyikapi itu. (jef/rus)