. . .

Perangkat Pekon Didominasi Orang-Orang Terdekat Peratin

image_print

TRANSLAMPUNG,COM, LAMBAR – Perangkat Pekon (Desa,Red) didominasi oleh orang-orang terdekat Peratin hingga masih lemahnya pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lampung Barat (Lambar) dari proses perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Pekon (APB-Pekon) dan peruntukan.

Didominasinya Perangkat Pekon oleh orang-orang terdekat Peratin menjadi topik hangat dimata masayarakat dalam pengelolaan ADD. Upaya menghilangkan persepsi atau nilai-nilai buruk dimata masyarakat Peratin juga harus transparansi terkait penggunaan dan pemanfaatan dari awal sampai akhir.

ADD mempunyai peran yang strategis dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat Pekon untuk mengelola anggaran yang diterimanya secara akuntabel, efektif, juga efisien, sehingga tepat sasaran.

Tentu ini menunjukkan Komitmen Pemerintah untuk terus membangun sesuai dengan program Nawa Cita Presiden RI, Ir. Joko Widodo, yang menghendaki pembangunan dari Pekon dan Daerah Pinggiran

Selain didominasinya Perangkat Pekon oleh Peratin, masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan ADD, diantaranya penggunaan di luar bidang prioritas, masyarakat kurang dilibatkan dalam proses perencanaan, pengeluaran ADD tidak transparan sampai tidak didukung dengan bukti yang cukup.

“Belanja di luar yang telah dianggarkan didalam APB-Pekon, ini merupakan tanggung jawab pihak terkait,” jelas Kasi Intel Wan Susilo Hadi S.H., mendampingi kepala Kejari Mansur S.H.M.H di Ruangan Camat Balik Bukit.

Seyogyanya, ruang lingkup penyelewengan akibat kurang mempuninya pengelolaan ADD dijadikan kepentingan pribadi oleh oknum cukup dominan.

Menurut dia, dengan gelarnya sosialisasi pendampingan Desa Tim Pengawal, Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D) kepada puluhan Peratin dari enam Kecamatan Lambar, di kantor Kecamatan Balik Bukit.

Merupakan langkah untuk mempersempit ruang lingkup Oknum dalam pengerjaan proyek fiktif, adanya mark-up oleh Peratin atau Perangkat Pekon.

“ini sebagai bentuk komitmen yang kuat dari Kejaksaan Negeri Liwa,” ucapnya.

Nantinya, TP4D bertugas mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan jalannya Pemerintahan dan Pembangunan melalui upaya Preventif dan persuasif.

Contoh, memberikan penerangan hukum, melakukan diskusi dan pembahasan permasalahan hukum, koordinasi dengan instansi terkait serta dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), juga memberikan pendapat hukum terhadap setiap permasalahan yang diajukan.

Untuk itu, dibutuhkan akuntabilitas pengelolaan ADD, adanya komitmen bersama untuk pengelolaan keuangan secara tertib dan akuntabel, peningkatan kapasitas SDM Peratin beserta perangkatnya yang mumpuni serta Efektivitas pengawasan secara intensif.

Dalam kerangka TP4D, pendampingan pengelolaan ADD mempunyai peran sangat signifikan, “gunanya lebih baik mencegah dari pada mengobati,” tutupnya. (safri)