. . .

Penyelidikan Baru Korupsi Haji, KPK Periksa Menag

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, Rabu (22/5). Kedatangan Lukman ke lembaga antirasuah itu sempat mengejutkan sejumlah awak media yang meliput di KPK.

Pasalnya, dalam jadwal pemeriksaan yang dirilis Biro Humas KPK, nama Lukman tidak tercantum. KPK pun sedang tidak melakukan penyidikan kasus dugaan suap seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) yang sempat menyeret nama Lukman.
Ditemui usai pemeriksaan, Lukman enggan berbicara banyak kepada wartawan. Ia mengaku sedang terburu-buru untuk mengisi agenda di tempat lain.
“Maaf saya sedang puasa. Saya sudah ditunggu. Mohon maaf ini,” ucapnya sambil meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta.
Mengenakan peci hitam dan kemeja putih, Lukman meninggalkan Kantor KPK sekitar pukul 12.30 WIB menggunakan sedan hitam.
Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan Menag Lukman hari ini beragendakan permintaan keterangan sebagai saksi. Keterangan Lukman diperlukan untuk kepentingan penyelidikan baru kasus korupsi penyelenggaraan haji. “Sebenarnya sudah direncanakan sebelumnya dan surat panggilan juga sudah dikirim sebelumnya,” ujar Febri.
Febri menambahkan, kasus yang menjadi objek penyelidikan tesebur yakni penyelenggaraan haji oleh Kemenag semasa Lukman menjabat sebagai Menag. Namun, ia mengaku tidak dapat menyampaikan informasi lebih detail mengenai penyelidikan itu.
“Yang perlu kami sampaikan adalah KPK sudah pernah menangani kasus korupsi haji ini dan menjerat Menteri Agama sebelumnya dan beberapa pihak yang lain,” tandasnya.
Dalam perkara korupsi penyelenggaraan haji sebelumnya, mantan Menteri AgamaSuryadharma Alidivonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pelaksanaan ibadah haji periode 2010-2013. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp1,8 miliar subsider 2 tahun kurungan.
Suryadharma diyakini Jaksa KPK melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 mulai dari penentuan petugas haji, pengangkatan petugas pendamping amirul hajj, pemondokan, memanfaatkan sisa kuota haji. Suryadharma juga diyakini Jaksa KPK menyelewengkan dana operasional menteri Rp1,8 miliar. Akibat perbuatannya tersebut negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp27.283.090.068 dan 17.967.405 Dollar Singapura.
Suryadharma kemudian mengajukan banding terhadap putusannya ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. PT DKI malah memperberat hukuman penjara mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. Pidana penjara Suryadharma ditambah menjadi sepuluh tahun.
Tak hanya sampai di situ, Suryadharma juga mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusannya ke Mahkamah Agung (MA). Lagi-lagi, upaya tersebut nihil. MA menolak PK Suryadharma yang berarti ia tetap harus menjalani vonis penjara 10 tahun. (riz/fin/tgr/tnn)

error: Content is protected !!