Penyalahgunaan DD, Akan Limpahkan ke Pihak Berwenang

0
303
views

TRANSLAMPUNG.COM, PRINGSEWU- Dana desa (DD)  yang dikucurkan oleh pemerintah pusat bersifat untuk membantu pembangunan insfratuktur dan pemberdayaan desa serta masyarakat, dimana diantaranya di indonesia masih banyak desa yang tertinggal bila melihat dari sisi pembangunannya/fisik serta masih banyak lainnya.

Melihat hal ini pemerintah pusat sepakat untuk memperuntukan dana dari pusat yang langsung dikucurkan dari masing masing daerah untuk membantu pembangunan dan pemberdayaan desa yang tertinggal, dana tersebut harus dikelola oleh desa dan masyarakat setempat agar semua bisa menikmati dan merasakan dana bantuan dari pemerintah, jelas didalamnya dana desa didampingin dengan aturan aturan untuk mngindahkan larangan yang ada didalam PERMENDES agar pengelolaan dana desa terhindar dari yang namanya “Dikorupsi”, pembangunan fisik yang menggunakan DD harus melibatkan masyarakat setempat dan tidak boleh diborongkan oleh orang lain bila membaca dengan rinci aturan serta Juklak-juknis DD.

Seperti salah satu pekon dinilai tidah mengindahkan Permendes, pekon yang berada di kabupaten pringsewu, tepatnya dusun sukabumi, pekon neglasari, kecamatan pringsewu dimana pekerjaan serta pengelolaan dana desa semua diolah  hanya oleh kepala pekon/desa sabtu (15/07).

Pekon tersebut yang dipimpin oleh Anas diduga tidak melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan drainase yang berada di dusun sukabumi, pekon neglasari, kecamatan setempat, bangunan drainase diborongkan oleh (S) yang berstatus sekretaris BHP pekon fajar mulya.

Dalam hal ini pekerjaan tersebut seharusnya melibatkan masyarakat setempat, namun yang ada dilapangan pekerjaan terebut diborongkan oleh (s) warga desa fajar mulya, kecamatan pagelaran utara yang bersetatus sekretaris BHP.

Sukoco selaku ketua APDESI sekaligus kepala pekon/desa fajar mulya melalui via telephone menanggapai, sangat disayangkan apabila ada pembangunan fisik disalah satu pekon tepatnya dikecamatan pagelaran utara tidak melibatkan warga setempat, karena diborongkan oleh orang lain belum tentu bisa menjamin kualitas bangunan yang ada.

“Saya selaku ketua APDESI mendengar anggota BHP dengan status jabatan sekretaris yang berasal dari desa fajar mulya (s) menanggapi dengan serius dan saya akan lakukan koreksi serta klarifikasi terhadap yang bersangkutan, dan akan melimpahkan kepada yang lebih berwenang karena jelas apabila hal tersebut benar banyak yang dirugikan dan bisa dikatakan ada dugaan pangkas dana desa ,”pungkasnya.

Mengingat hal ini apa tanggapan dari INSPEKTORAT setempat, karena dana desa tidak bisa main main dalam pengelolaanya.(wen/r5/hkw)