Pengusutan Dugaan Penyimpangan DD Jalan di Tempat

0
119
views

Sudah Dua Pekan Layangkan Surat, Belum Ada Jawaban

TRANSLAMPUNG.COM, LIWA- Rencana DPRD Lampung Barat mengusut dugaan penyimpangan dana desa sepertinya jalan di tempat. Meski sudah berumur dua pekan, surat yang dilayangkan Komisi I DPRD Lambar kepada bupati tak juga mendapat jawaban.

Saat dikonfirmasi via ponsel pribadinya kemarin (23/08),

Ketua Komisi I DPRD Lambar Acep Tangi Junaidi menegaskan pihaknya tidak surut semangat dalam upaya pengawasan penggunaan dana desa di Lambar. “Kami tunggu jawaban bupati hingga Senin pekan depan. Jika tidak ada jawaban, kami akan konfirmasi ulang kepada bupati,” paparnya.

Acep menjelaskan, sejak dua pekan silam, pihaknya telah menyurati Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri terkait rencana memanggil sejumlah pihak yang akan dimintai keterangan dalam masalah dugaan plesiran ibu-ibu PKK ke Bali. Komisi I mengklaim langkah ini merupakan hak dan wewenang wakil rakyat dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan.

Lebih jauh Acep menerangkan, jauh hari sebelum munculnya persoalan dugaan plesiran ke Bali, Komisi I sudah melayangkan surat tertanggal 14 Maret 2017 yang juga ditujukan kepada bupati. Isi surat tersebut adalah permintaan dewan tentang rincian kerugian keuangan negara hasil temuan inspektorat setempat, yang jumlahnya mencapai Rp6,9 Miliar.

“Kami masih menunggu jawaban dari bupati. Jika tidak juga ditanggapi, saya akan lapor ke fraksi. Sebab kami di komisi adalah wakil dari tiap-tiap fraksi,” ujarnya.

Saat ditanya wartawan terkait kemungkinan terjadinya tumpang tindih pengusutan mengingat saat ini Kejari Liwa juga sedang melakukan penyelidikan terhadap masalah yang sama, Acep memastikan hal itu tidak mungkin terjadi. “Enggak. Apa yang kami lakukan memang domain komisi satu dalam rangka tugas pengawasan,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, Acep justru belum yakin pengusutan yang dilakukan Kejari Liwa bisa memuaskan semua pihak. Sebab itu, pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya dalam rangka pengawasan penggunaan dana desa, khususnya mengusut dugaan penyimpangan yang terjadi.

Evaluasi masih berlangsung

Saat dikonfirmasi secara terpisah sehari sebelumnya (22/8), Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Padang Priyo Utomo, menjelaskan pihaknya telah memanggil ketua apdesi dan sejumlah pihak lain dalam rangka evaluasi.

Kesimpulan awal dalam evaluasi yang dilakukan pihaknya ada dua hal. Pertama, dari sudut serapan anggaran (pengakuan Padang kurang lebih delapan setengah juta rupiah per pekon) kegiatan ke Bali itu dapat dikatakan logis. Namun, dari sudut efektivitas, kegiatan yang didapuk sebagai peningkatan kapasitas ibu PKK tersebut belum dapat disimpulkan. “Dokumennya masih kita lengkapi,” kata dia.

Evaluasi yang dilakukan Dinas PMD Lambar difokuskan pada efektivitas dan implementasi hasil kegiatan tersebut. Dinas, imbuh Padang, akan mengukur kedua hal tersebut. “Jika efktivitas dan manfaat dari kegiatan itu bisa diukur dengan hasil yang nyata bagi ibu PKK dan warga di pekonnya, tentu kegiatan ini bisa dibenarkan. Sebaliknya, jika tidak, maka bisa disimpulkan bahwa kegiatan itu hanya dalih untuk menutupi plesiran,” ujar Padang.

Menanggapi langkah penyelidikan yang dilakukan Kejari dan rencana pemanggilan oleh Komisi I DPRD Lambar, Padang mengatakan Dinas PMD mendukung seluruh pihak yang melakukan pengawasan penggunaan dana desa. “Pengawasan penggunaan dana desa oleh masing-masing pekon memang harus dilakukan seluruh pihak agar program ini menjadi lebih baik kedepan,” pungkasnya (r8)