Pengojek Mengeluh Masuk Pelabuhan Bayar Rp11 Ribu. Ketua OPP Merak-Bakuheni Mengaku tak Ada Laporan Resmi Soal Pungutan yang Dikeluhkan Mitra PT.ASDP

0
428
views
translampung.com – Ketua Otoritas Pelabuhan Penyebrangan (OPP) Merak-Bakauheni Harno Trimardi mengaku, hingga saat ini belum mendapatkan laporan secara resmi dari PT.ASDP Indonesia Fery terkait biaya masuk yang dikeluhkan cukup tinggi. Sehingga, biaya masuk tersebut sempat dilakukan ujuk rasa oleh jasa penyebrangan, pengojek dan warga Kecamatan Bakauheni belum lama ini.
“Guna mencari kesepakatan mengenai biaya masuk, tentunya akan dilakukan pertemuan berkelanjutan. Artinya, kami akan meminta dari masing-masing organisasi seperti pengurus jasa penyebrangan, pengojek dan warga Kecamatan Bakauheni guna mengusulkan biaya masuk pelabuhan dari tiap organisisasi. Jadi, saat ini kami belum bisa melakukan kesepakatan. Sebab, perlu ada pertemuan tersendiri antar organisasi,” katanya.Harno Trimardi ditemui usai sosialisasi Permenhub No. PM 29/2016 yang digelar Kantor Otoritas Pelabuhan Penyebrangan Merak, yang berlangsung di Grand Elty Nirwana Resort, Kalianda, Kamis (14/4).
Dijelaskannya, untuk penerapan Permenhub No. PM 29 tahun 2016 akan diberlakukan mulai saat ini tahapanya. Tapi, untuk lebih efektifnya dibutuhkan waktu 6 bulan. Artinya, baru Sepetember 2016 baru bisa efektif diberlakukan.
“Penerapan Permenhub No PM 29 tahun 2016 tersebut, harus dimulai dari sekarang. Tapi, secara bertahap. Sebab, apabila penerapnya pada September 2016 dengan cara mendadak. Tentu, akan timbul lagi gejolak masyarakat. Sebenarnya, penerapan Permenhub No.PM 29/2016 bertujuan untuk menseterilkan pelabuhan,” ungkap dia.
Sementara itu, Mario, salah seorang warga Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan mengatakan masyarakat Bakauheni sebenarnya mendukung zona yang dibuat oleh PT.ASDP Indonesia Fery. Namun, yang menjadi dilemma adalah penerapan biaya masuk, parkir kendaraan yang cukup memberatkan warga sekitar.
“Masa iya, pengojek yang hanya menghasilkan Rp5.000 sekali narik dari pelabuhan ke pasar Bakauheni, diharuskan membayar Rp11.000 sekali masuk pelabuhan. Inikan sangat memberatkan warga Kecamatan Bakauheni yang memiliki aktifitas di pelabuhan tersebut,”ujar dia.
Hal senada dikatakan pengojek lainya. Menurut dia, biaya masuk  (PAS Masuk,red) pelabuhan sangat tinggi dan hal ini sangat memberatkan masyarakat.
“Untuk sekali masuk pelabuhan Bakauheni, warga harus mengeluarkan uang sebesar Rp4.000 bagi pejalan kaki, sepeda motor Rp11.000 dan mobil sebesar Rp15.000,”katanya.
Dilain pihak, Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kabupaten Lampung Selatan Tanggamus Hutabarat, mengatakan SBSI membawahi 430 pekerja ekpedisi penyebrangan. Kronologis aksi unjukrasa di pelabuhan Bakuheni akibat PT.ASDP Indonesia Fery menerapkan zona – zona di pelabuhan Bakauheni tanpa lebih dahulu sosialisasi kepada masyarakat dan jasa penyebrangan.
“Pada Kamis (7/4) lalu, PT.ASDP Indonesia Fery secara mendadak langsung menerapkan biaya masuk pelabuhan Bakauheni terhadap jasa penyebrangan yang menggunakan motor sebesar Rp11.000 sekali masuk. Padahal, sebelumnya kami sudah sepakat lebih dahulu diadakan sosialisasi dan biaya masuk untuk jasa penyebrangan berlaku 24 jam. Tapi, ini tidak sekali masuk. Maka, kami menggelar aksi unjukrasa. Karena, PT.ASDP Indonesia Fery menerapkan aturan sepihak,”katanya.
Menanggapi hal itu, General Manager (GM) PT. ASDP Indonesia Fery Eddy Hermawan, mengatakan biaya masuk pelabuhan yang diterapkan PT.ASDP Indonesia Fery merupakan keputusan Direksi. Maka, penghitunganya seperti apa pihak PT. ASDP Indonesia Fery biaya yang diterapkan tidak tahu. Karena, PT.ASDP Indonesia Fery tinggal melaksanakan saja.
“Sebenarnya, penerapan biaya masuk pelabuhan Bakauheni ini baru uji coba. Kalaupun ada yang tidak cocok. Maka, kami lebih dahulu meminta masukan dari semua pihak. Mengenai sosialisasi sudah dilakukan yakni melalui spanduk yang dipasangan di arela pelabuhan Bakauheni,” kata dia.(Jhn)

LEAVE A REPLY