. . .

Pengelolaan Hutan Lindung Register 24, Gapoktan THB Lakukan Penandatanganan MoU Dengan KPH Bukit Punggur

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, BANJIT – Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktan) Tunas Harapan Bonglai (THB) kampung Bonglai Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, melakukan Penandatanganan MoU perjanjian kerja sama dengan Tim Pemetaan/Pengukur dari UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) unit tiga Bukit punggur Kabupaten Way Kanan Terkait pengelolaan Hutan Lindung register 24. Penandatanganan itu berlangsung di salah satu rumah warga di kampung Bonglai Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, Senin (06/08).

Perjanjian kerja sama itu dilakukan, dalam rangka untuk pelaksanaan pemetaan atau pengukuran secara global terhadap lahan yang akan di kelola oleh Gapoktan THB di Hutan lindung Register 24 serta membuat proposal pengajuan yang merupakan syarat untuk membuat Surat Izin pemanfaatan usaha hutan kemasyarakatan (IUP-HKm) dari Kementerian Kehutanan RI.

Penyerahan dana sebesar 20 juta rupiah untuk Biaya pengukuran lahan.

Pada kesempatan itu, Ketua Gapoktan THB, Rika Riansyah, mengatakan, dalam penandatanganan MoU tersebut Gapoktan Tunas Harapan Bonglai menyerahkan dana sebesar Rp 20 juta kepada KPH Bukit Punggur untuk biaya pengukuran global dari Lahan yang akan di kelola oleh Gapoktan Tunas Harapan Bonglai yang membawahi 7 Sub Kelompok Tani Hutan (KTH) Seluas Kurang lebih 500 Hektare.

“Dana itu untuk biaya pelaksanaan pemetaan global terhadap lahan yang akan kami kelola untuk pengajuan izin dari Kemenhut, dananya dari masing masing anggota Gapoktan, yang beranggotakan 250 Anggota. Per anggota di pungut dana sebesar 150 ribu namun hanya 160 anggota yang baru membayar,” Kata Rika.

Sementara itu, Victor, Selaku Kepala seksi perlindungan Konservasi Hutan dan pemberdayaan masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang mendampingi Tim KPH menjelaskan, Pengukuran dan pembuatan proposal itu akan berlangsung selama 2 minggu. oleh karena itu, ia berharap supaya gapoktan dapat bersabar dan membantu Tim KPH untuk melakukan pemetaan sehingga Tim bisa cepat menyelesaikan pengukuran lahan.

“Mudah mudahan 2 minggu selesai untuk pengukuran dan pembuatan proposal nya, setelah itu selesai langsung kita ajukan ke Kementerian Kehutanan untuk Izin IUP HKM nya, setelah Izin nya keluar maka nantinya akan di lakukan Pemetaan Persil atau bisa juga di sebut dengan pengukuran sebidang tanah dengan ukuran tertentu untuk lahan garapan petani,” Jelas Victor.

Diketahui bahwa, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit tiga Bukit punggur Kabupaten Way Kanan membawahi 11 Gapoktan di Kabupaten Way kanan. Namun dari 11 Gapoktan itu hanya satu yang belum memiliki izin IUP HKM Hutan kemasyarakatan dari Kementerian Kehutanan Yakni Gapoktan Tunas Harapan Bonglai.

Penandatanganan itu juga di saksikan perwakilan Dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Way Kanan, Tim Pengukur yang di tunjuk KPH Bukit Punggur Serta Puluha Masyarakat yang tergabung dalam Gapoktan Tunas Harapan Bonglai. (migo).