Pengawasan Hutan Lindung di Tanggamus Murni oleh Provinsi

0
791
views
KOTAAGUNG – Sejak diberlakukannya Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kesatuan Perlindungan Hutan Lindung (KPHL) Kotaagung Utara tidak ada lagi. Kedudukannya kini berganti menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kehutanan milik provinsi. Dengan demikian, Pemkab Tanggamus pun tidak punya kuasa lagi mengawasi hutan lindung di kabupaten itu.‎ Pertanyaannya, akankah penanganan hutan lindung yang tersebar di seluruh wilayah provinsi bisa maksimal oleh pemprov?
Kelapa KPHL Kotaagung Utara Ali Imron mengatakan, aktivitas KPHL seluruhnya sudah dibekukan. Sebab statusnya akan diambil provinsi. Rencananya pemindahan wewenang itu paling lambat dilaksanakan 2 Oktober 2016. Sedangkan penyerahan personel, sarana, pendanaan, arsip dan dokumentasi sudah dilaksanakan sejak 31 Maret lalu.
“Dengan berubahnya nomenklatur ini, maka semua pegawai KPHL, Polisi Kehutanan (polhut) jadi bagian dari pegawai Provinsi Lampung. Sebagai gantinya, provinsi akan membentuk UPT atau suku dinas (sudin) pada tiap kabupaten. UPT dibentuk sebagai kepanjangan tangan dari provinsi untuk mengawasi dan mengelola hutan lindung,” ujar Ali Imron, kemarin (13/4) sore.
Selain tidak memiliki KPHL lagi, pengawasan hutan lindung pun jadi kewenangan provinsi. Sehingga pengawasan hutan lindung tidak lagi jadi bagian kinerja Pemkab Tanggamus. Itu yang sebenarnya disayangkan. Sebab Pemprov Lampung pastinya kerepotan mengurusi seluruh hutan lindung di Lampung yang tersebar merata di semua kabupaten.

Sebagai contoh kecil untuk Tanggamus, kewenangan KPHL Kotaagung Utara luasnya 56.020 hektare (ha). Terdiri dari tiga hutan lindung di Register 30 di Gunung Tanggamus seluas 15.060 ha, Register 31 Pematangasahan seluas 15.060 ha, Register 39 di Gunung Tanggamus juga yang luasnya 39.455 ha.

Selain itu masih ada Register 28 di sekitaran Pematanglebar, Gisting, dan Register 27 di sekitaran Kecamatan Cukuhbalak dan Limau yang jadi kewenangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun). Dengan total seluruh hutan lindung di Tanggamus adalah seluas 134.000 ha.

“Memang aturan sekarang ada sisi lemahnya, seperti beban pengawasan hutan yang begitu luas. Dampaknya pengawasan akan sangat lemah. Akhirnya kesempatan merambah lebih besar. Kemudian selama ini hutan bersinggungan dengan masyarakat. Sedangkan yang mengurusi masyarakat adalah pemkab. Jadi kalau ada masalah penyelesaiannya harus dulu lewat pemkab dulu,” terang Ali.

Selain pengawasan, ada juga beban pembinaan terhadap ratusan anggota gabungan kelompok tani (gapoktan) dalam program Hutan Kemasyarakatan (HKm). Di Tanggamus ada 32 gapoktan HKm yang selama ini diizinkan mengelola 50.000 hektar hutan lindung. Jumlah tersebut merupakan yang terluas di Lampung.

“Sisi baiknya kalau jadi kewenangan provinsi, program-program batuan bagi HKm bisa langsung dari pusat ke kelompok HKm. Jadi prosesnya bisa lebih pendek,” sebut Ali.

Pada bagian lain, Ariansyah (28) yang merupakan anggota dari kelompok pecinta alam di Tanggamus, merasa keberatan jika hutan lindung hanya ditangani provinsi. Maka jaminan terjaganya hutan di Tanggamus jadi kian rawan. Contoh saat ini makin banyaknya dijumpai sungai mati akibat kerusakan hutan. Maka ke depan kondisi itu akan makin mudah ditemui.

“Kami lihat selama ini pengawasan oleh pemerintah daerah saja masih kurang, karena personel terbatas dibandingkan luasnya wilayah yang dikelola. Apalagi nanti kalau pengawasannya hanya provinsi, yang juga harus mengurusi seluruh hutan di Lampung. Pasti perambahan semakin banyak,” kata Ariansyah.

Sangat diharapkan, jika kewenangan hutan lindung diambil provinsi, maka personel untuk pengawasan dan perawatan hutan juga harus ditambah. Karena anggaran provinsi lebih besar ketimbang anggaran kabupaten. (ayp)

LEAVE A REPLY