. . .

Pengajuan DBH Dianggap Tidak Realistis, Sidang Paripurna DPRD Pesawaran Ditunda

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, PESAWARAN – Sidang Paripurna dalam agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2018 batal dilaksanakan.

Batalnya pelaksanaan sidang paripurna DPRD yang niscayanya di laksanakan pada Rabu 5 September 2018 ini ditunda atau batal dikarnakan dalam pengajuan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diajukan pihak eksekutif di pandang tidak ada realistis oleh pihak legislatif (DPRD).

Menurut Ketua DPRD Pesawaran M.Nasir di wakili oleh Ketua 1 DPRD Pesawaran Rifanzi mengatakan bahwa dalam pengajuan DBH oleh pihak eksekutif kepada DPRD belum ada sepakatan dan dalam hal ini pihak DPRD menganggap tidak realistis.

“Ya itulah alasannya kenapa paripurna ini kita tunda atau batal dilaksanakan karena kita pihak DPRD belum ada sepakat dengan pihak eksekutif lantaran  DBH yang diajukan mereka itu kami anggap tidak realistis,” kata Rifanzi saat di konfirmasi awak media di ruanganya , Rabu (5/9/18).

Rifanzi menjelaskan harusnya dalam  mekanisme pengajuan oleh pihak eksekutif  kepada pihak Legislatif itu harus menyakini bahwa dana bagi hasil tersebut akan bisa masuk full ke dalam kas daerah.

“Sebetulnya pada prinsipnya DPRD hanya ingin realistis anggaran DBH yang diaujukan. Ini yang terjadi eksekutif meyakini bahwa dana bagi hasil itu akan masuk full namun kita pihak dewan tidak yakin,”ucapnya.

Dirinya juga menjelaskan untuk teralisasi masalah ini pihaknya mengajukan solusi yakni jalan tengahnya dengan minta surat jaminan dari pihak provinsi bahwa uang itu akan masuk semua untuk pembiayaan.

“Jangan sampai asumsinya masuk tapi ternyata uangnya gak masuk. Bisa gak kebayar semua kegiatan yang ada,”tegsnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa pihaknya akan menekankan kepada pihak eksekutif untuk menjamin DBH tersebut dapat masuk semua ke kas daerah. Dan meminta surat jaminan secara resmi yang dikelurkan pihak provinsi.

“Saat ini kita minta surat jaminan dari pihak provinsi akan tetapi apabila dari provinsi tidak bisa menjamin ya gak bisa dong kita masukin.Terus, semua kegiatan yang ada siapa yang mau bayar. Itu saja prinsipnya kenapa paripurna ini kita tunda,” tegasnya.

Saat di singgung mengenai berapa besaran dana yang diajukan pihak eksekutip DBH ke pihak legislatif Rifanzi mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui secara pasti berapa jumlah DBH yang di ajukan oleh pihak Eksekutif kepada DPRD.

“Kalau sebelumnya yang ada itu kalau gak salah yang sudah masuk sebesar Rp 83 miliar. Itu saja kita gak yakin, karena ada yang belum terealisasi apa lagi ini mereka mengajukan tambahan sebesar Rp16 miliar,” pungkasnya (*/ydn).