. . .

Penetapan Tersangka Korupsi di Kementerian Susi Pudjiastuti Tinggal Tunggu Waktu

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA, FIN – Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Dugaan korupsi itu yakni pembangunan kapal perikanan dan pengadaan mesin kapal pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2016.

Pemeriksaan saksi-saksi guna mencari siapa pihak yang paling bertanggungjawab untuk dijadikan tersangkja dalam dua kasus dugaan korupsi di Kementerian yang dipimpin Susi Pudjiastuti tersebut.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), M Adi Toegarisman mengatakan penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut masih berjalan. Pemeriksaan saksi terus dilakukan tim penyidik. “itu proses sedang berjalan dan saat ini sudah penyidikan,” katanya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (18/10).

Namun, kata Adi yang juga mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), hingga kini masih kasus tersebut masih dalam status sprindik umum atau belum pada tahap penetapan tersangka.”sudah penyidikan, kan belum diumumkan (tersangka), nanti kalau sudah (sampi penetapan tersangka) kita sampaikan,” jelasnya.

Disinggung soal berapa calon tersangka kasus ini, Adi Toegarisman enggan membeberkannya, yang jelas, lanjut Adi, penangangan perkara ini masih terus berjalan. “nanti saja soal itu,” tutupnya.

SAKSI

Penyidik hari ini, Kamis (18/10), menjadwalkan pemanggilan beberapa orang untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus ini. Beberapa pihak yang dijadwalkan pemeriksaan yakni Direktur CV Berksh Laut, Wasanuddin, Direktur CV Fajar Raya Maros, Rahmani HR, Direktur PT Roda  Anugrah Sejati, Adi Novandy, Direktur CV Sinar Stainless, Kamarudin Olle.

Beberapa waktu lalu, penyidik juga memanggil Ambar Tri Harnanto, Anjar Hajianto selaku PNS pada Dirjen Kapal Perikanan Tangkap KKP. Lalu Gilar Prakoso selaku PPHP Dirjen Kapal Perikanan Tangkap KKP,Angga Ramadhany selaku Bendahara Pengeluaran Tahun 2017 Direktorat KAPI KKP.

Lalu, beberapa jabatan yang namanya tidak tertera pada jadwal pemeriksaan yakni Sekretaris Pokja Pemgadaan Mesin Kapal Perikanan Tahun 2016, Direktur PT Pioneer, Direktur PT Honda Power Products indonesia, Direktur PT Rutan, Direktur PT North Marine Spot.  Semuanya dijadwalkan diperiksa sebagai saksi.

Diketahui, Kejaksaan Agung membongkar adanya praktek dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Dugaan korupsi itu yakni kegiatan pembangunan kapal perikanan pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2016.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik pada Jampidsus), Warih Sadono enggan berkomentar saat ditanyakan apakah penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan kapal perikanan pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah pada penetapan tersangka. “tanya ke Penkum aja (Pusat Penerangan Hukum),” singkatnya kepada Fajar Indonesia Network.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhamad Syarif pernah mengatakan sektor kelautan dan perikanan paling banyak terjadi suap dan korupsi. Menurut Laode, banyak pengusaha di sektor itu yang tidak taat membayar kewajibannya, bahkan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Hal itu menyebabkan penerimaan negara dari sektor kelautan dan perikanan masih sangat rendah.

“Penerimaan negara dari sektor perikanan, tahun 2000 sampai 2012 itu termasuk pajak, PNBP, hasil perairan umum, hasil perairan laut—kurang dari 1 persen. Bayangkan, Indonesia dengan panjang pantai dengan grade terpanjang di dunia, kurang dari 1 persen dari jumlah pajak. Jadi kita bisa tahu ke mana perginya. Pastilah dengan korupsi atau kongkalikong di dalamnya. Jadi memang banyak,” kata Laode beberapa waktu lalu.

Laode mengatakaN, dari survei yang diadakan KPK, 34 persen perusahaan di sektor perikanan dan kelautan tidak memiliki NPWP. Sementara, data wajib pajak di sektor ini masih rendah dan membuat penerimaan negara dari sektor itu tidak besar.

Laode menyebut ada empat titik di sektor perikanan dan kelautan yang rawan korupsi. Pertama, soal pemberian izin untuk kapal penangkap ikan. Ada banyak kapal yang pendataan kapasitasnya masih di bawah ukuran sebenarnya (markdown). Sehingga, dalam pendaftaran, pasti terdapat suap. Kedua, soal penerbitan regulasi tidak memadai. Menurut Laode, regulasi yang diterbitkan pemerintah banyak yang diakali. Sehingga, negara mengeluarkan aturan untuk mengakomodasi kecurangan-kecurangan itu.

Ketiga, sistem penataan dan pengawasan yang sebelum-sebelumnya tidak ada, misalnya soal jumlah dan pengukuran kapal penangkap ikan. Keempat, perluasan dan penegakan hukum yang masih lemah. Laode mencontohkan setiap ada penangkapan kapal, selalu saja ada yang lepas. Atau, kalau tidak, setiap kapal yang dilelang, hampir pasti akan kembali lagi ke pemilik sebelumnya. (Lan/FIN)