. . .

Penanggulangan Bencana, jadi proritas Penetapan Program Pembentukan Perda Lamsel 2019

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, KALIANDA- Penanggulangan bencana daerah, menjadi proritas Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Pasalnya, Perda tersebut belum dimiliki oleh Pemkab Lamsel.

Menurut Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Lampung Selatan Priyanto Putro mengatakan dalam program pembentukan Perda Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019 terdapat 22 Perda baik yang lama maupun yang baru.

“Untuk Perda yang lama tentukan kita lakukan revisi atau diperbaharui kembali menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Sementara, untuk Perda yang baru seperti Perda penanggulangan bencana daerah memang belum ada dan dimiliki oleh Pemkab Lampung Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah,” kata Priyanto
ketika ditemui usai rapat pembahasan tentang penetapan program pembentukan Perda Kabupaten Lamsel tahun 2019, yang berlangsung diruangan Asisten Bidang Pemerintahan, Kamis (14/3/2019).

Ke 22 Perda itu, dijelaskan dia meliputi Perda Badan Permusyawaratan Desa, Kerjasama Desa, Perubahan Perda Kabupaten Lampung Selatan No.13/2011 tentang retribusi izin mendirikan bangunan, pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Lamsel dan Ketertiban umum.

Lalu, Perda pembangunan industri, perubahan Perda Lampung Selatan No.4/2015 tentang perlindungan anak, perubahan Perda No.5/2015 tentang pengarustamaan gender, kabupaten layak anak, penanggulangan bencana daerah, BUMDes, pengelolaan aset daerah, perubahan atas Perda No.18/2012 tentang retribusi rekreasi dan tempat olahraga.

“Kemudian, Perda perumahan dan kawasan pemukiman, kepala desa, perangkat desa, pengelolaan pendidikan, perubahan Perda No.06/2011 tentang pajak restoran, penyertaan modal Pemkab Lampung Selatan kepada PT.Bank Lampung, penyertaan modal Pemkab Lamsel kepada PDAM Tirta Jasa, Perubahan atas Perda No.06/2013 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dan Perda Kepemudaan,” ungkapnya.

Sebelum Perda itu disusun ditambahkan dia dianantinya akan melibatkan akademisi. Kemudian, Perda tersebut akan kita ajukan ke DPRD Lampung Selatan guna dilakukan pembahasan dan meminta persetujuan DPRD Lamsel. Karena, hukumnya wajib.

“Kita rencanakan pembahasan 22 Perda itu dengan DPRD Lampung Selatan pada Juni 2019 mendatang,” pungkasnya.(Johan)

error: Content is protected !!