Warning: mysqli_real_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50559 Library:100131 in /var/www/vhosts/translampung.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1531 Pemungutan Biaya Pilkakon pada Calon Dianggap Salahi Aturan -
Pemungutan Biaya Pilkakon pada Calon Dianggap Salahi Aturan

TRANSLAMPUNG.COM, KOTAAGUNG-Komisi I DPRD Tanggamus kemarin (6/3) menggelar hearing (dengar pendapat) dengan Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah setempat. Agenda tersebut untuk menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran biaya penyelenggaraan pemilihan kepala pekon (pilkakon). Meski sudah beberapa kali dijadwalkan ulang, hearing kemarin pun masih sempat molor dari jadwal awal pukul 09.30 WIB dan baru terlaksana pukul 11.19 WIB.

Hearing dipimpin Ketua Komisi I Pahlawan Usman. Lalu hadir anggota komisi Ahmaddiyan dan Sulistyo Fraksi Partai Demokrat. Sementara dari eksekutif, dihadiri Kepala Bagian (Kabag) Tapem Robin Sadek didampingi Kasubbag Tapem Yuddi. Lalu ada juga Idrus Subagio Balung selaku pelapor, kemudian Arpan dan Musanif dari LSM MP3 Tanggamus.

“Agenda hearing sebenarnya sudah dilakukan beberapa kali. Namun karena tertunda jadi batal dilaksanakan. Tapi hari ini (kemarin, Red) baru bisa digelar. Walaupun dalam aturan rapat komisi, harus dihadiri oleh anggota komisi. Namun berhubung masalah ini urgen, maka diminta tanggapan kepada anggota komisi yang ada,” ujar Pahlawan Usman.

Ahmaddiyan menyampaikan pandangan tentang kuorumnya rapat. Menurutnya tata-tertib rapat komisi perlu dibacakan agar aturannya jelas. Apalagi beberapa anggota komisi ada yang tidak hadir. Sehingga tatib perlu dibacakan, agar tidak menabrak aturan tatib rapat di komisi. Itu diperlukan, untuk menghindari salah persepsi di masyarakat.

Menyikapi kuorumnya hearing, Robin Sadek mengatakan, pada prinsipnya Bagian Tapem siap ikuti aturan yang ada dan tidak mau menabrak aturan. Agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Pahlawan Usman mengatakan, dalam laporannya Idrus Subagio tentang dugaan pelanggaran Perda Nomor 05 Tahun 2015. Maka dipandang penting untuk menyelesaikan masalah ini. Dia mengaku akan serius menanggapi masalah ini.

Menanggapi pelaporan Idrus Subagio tersebut, Robin Sadek mengatakan, Bagian Tapem merujuk Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 27. Dalam perbup pada poin nomor 7 dikatakan, tentang biaya pilkakon boleh diambil dari dana swadaya masyarakat dan ada pengambilan dana dari APBDesa.

“Pekon itu memiliki otonomi aturan sendiri, yang tentunya aturan itu tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Tapem tidak ada niat pembiaran atas laporan, atau dalam hal ini tidak menjawab surat laporan dari Pak Idrus,” jawab Robin Sadek.

Masih dari Tapem, Yuddi menambahkan, untuk biaya pilkakon yang dikucurkan oleh pemkab itu tidak begitu besar. Karena keterbatasan anggaran dan APBD. Kendati demikian, dengan segala keterbatasan yang ada, jika pemkab tidak membantu biaya pilkakon, akhirnya juga akan dipersalahkan.

“Makanya meskipun jumlahnya sedikit, pemkab tetap berupaya memberikan bantuan untuk pelaksanaan pilkakon,” ujar Yuddi.

Dan penarikan biaya ke calon kakon, lanjutnya, hal itu atas kesepakatan para calon sendiri yang dirancang dalam Rencana Anggaran Pembiayaan (RAP) oleh panitia pilkakon. Perlu diketahui untuk pelaksanaan pilkakon 2016 itu, akan dimasukkan ke APBPekon 2017 untuk dikembalikan ke calon kakon saat itu.

“Karena pilkakon saat itu pelaksanaannya di akhir tahun. Maka tahun depan pemda tidak anggarkan lagi untuk biaya pilkakon itu,” tutur Yuddi lagi.

Menanggapi penjelasan Kasubbag Tapem, Pahlawan Usman mengatakan bukan soal adanya kesepakatan atau tidak sepakat dari panitia pilkakon tentang penarikan biaya ke calon, tapi karena adanya undang undang perda yang menyebutkan biaya pelaksanaan pilkakon/pilkades.

“Sementara di Perda Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015, tidak disebutkan seperti yang tertuang dalam Perbup Nomor 27. Selaku pihak yang memonitoring, Bagian Tapem seharusnya bisa mencegah hal ini, supaya tidak terkesan ada pembiaran,” timpal Pahlawan Usman.

Beberapa saat hearing berlangsung, akhirnya sempat terjadi ketegangan saat pelapor menilai Bagian Tapem Tanggamus tidak kooperatif menanggapi laporan masyarakat. Karena dianggap sekian lama laporan disampaikan, namun belum juga membalas surat laporan yang sudah masuk.

Dalam kesempatan hearing tersebut, Idrus Subagio (63) mengatakan, selaku pelapor yang awam aturan dirinya mengacu pada Perda Nomor 05 Tahun 2015. Dia menduga mengapa poin-poin di perda tersebut tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

Jika dikatakan laporannya salah, Idrus tidak keberatan. Namun, dia bersikeras bahwa dasar laporannya adalah Perda Nomor 05 Tahun 2015. Namun Idrus merasa ada yang nyelip (ada aturan di perbup yang mengatur biaya pilkakon itu). Dia juga berharap, begitu masyarakat laporan, jangan pemkab malah mengatakan pelapornya reseh atau usil. Dan dalam hal ini, Idrus hanya membutuhkan jawaban yang pasti. Soal bukti, dia punya sampel pilkakon tahun 2015 dan 2016.

“Bukankah kalau kita lihat dari posisinya, lebih tinggi perda daripada perbup, Jadi sudah selayaknya jika dalam perda hal itu dianggarkan dalam APBD, jangan lagi dibebankan kepada calon. Apalagi dengan dalih anggaran dari APBD tidak cukup,” beber Idrus.

Usai hearing, di ruangan komisi I Robin Sadek menambahkan, untuk waktu mendatang kalau memang hasil konsultasi dimungkinkan, tapem akan adakan revisi. Sehingga dimatangkan lagi aturan tentang Dana Desa, agar diperkenankan dan boleh untuk biaya pilkakon.

“Setelah ini, kami akan pelajari dan nanti kita revisi Perbup Nomor 27 ini,” tutur mantan Kabag Protokol itu.

Akhirnya setelah pembahasan di komisi I rampung, Pahlawan Usman memberikan solusi. Yaitu sesuai permintaan pelapor, bahwa Bagian Tapem akan membalas surat pelapor. Dan hal tersebut disanggupi oleh Bagian Tapem Tanggamus. (ayp)

News Reporter