Pemprov Targetkan Kepesertaan JKN-BPJS 77 Persen

0
620
views

Translampung.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menargetkan cakupan semesta kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (JKN-BPJS) Kesehatan di Provinsi Lampung mencapai 77 persen di Tahun 2017/2018. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekda Prov) Lampung, Sutono dalam rapat teknis pembahasan roadmap/peta jalan JKN Kartu Indonesia Sehat (KIS) menuju cakupan semesta 1 Januari 2019 di ruang kerjanya, Jumat (17/02).

Dalam paparannya ketika memimpin rapat Sekda Provinsi Lampung Sutono mengungkapkan bahwa, komitmen Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo saat ini memprioritaskan Pembangunan Provinsi Lampung di sektor kesehatan.

Hal ini menurutnya diupayakan dengan terus mengusahakan pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan serta meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat maupun pegawai di lingkungan Pemprov maupun Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung termasuk meningkatkan kepesertaan masyarakat dan pegawai dalam program JKN-BPJS Kesehatan.

“Upaya meningkatkan cakupan semesta kepesertaan Program JKN-BPJS Kesehatan tersebut dapat dilakukan mengikutsertakan seluruh pegawai baik PNS maupun Non PNS kedalam program tersebut dan Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukannya sejak Tahun 2016, serta meningkatkan peran pengusaha dalam mendaftarkan perusahaannya dan pekerjanya dalam program JKN-BPJS Kesehatan ini,” ujarnya.

Lebih lanjut Sekda Provinsi Lampung, Sutono menghimbau agar seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemprov Lampung serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dapat meningkatkan koordinasi dan  berkerjasama mendukung tercapainya target tersebut.

“Kedepan akan segera kita lakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota guna meningkatkan cakupan semesta kepesertaan Program JKN-BPJS Kesehatan di Provinsi Lampung serta menyempurnakan peraturan yang ada guna meningkatkan kepesertaan Program JKN-BPJS,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Bandarlampung Sofyeni menjelaskan bahwa kepesertaan Program JKN-BPJS di Provinsi Lampung saat ini baru mencapai 54 persen atau sekitar 5,1 juta jiwa dan masih ada potensi peserta sebesar 4,5 juta jiwa lagi.

Untuk itu pihaknya berharap dukungan Pemprov maupun Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk dapat meningkatkan cakupan semesta kepesertaan program JKN-BPJS Kesehatan di Provinsi Lampung di Tahun 2017/2018.

“Saat ini kami terus menggenjot dukungan Pemerintah untuk mencapai target tersebut diantaranya dengan melalui penambahan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui penyusunan kriteria penghasilan rendah serta mewajibkan dan memberikan saksi bagi perorangan dan badan usaha yang tidak mendaftarkan diri atau perusahaan dan pekerjanya,” katanya.

Sementara dijelaskan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Karo Humas) dan Protokol, Bayana sebagaimana paparan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana menjelaskan bahwa pihaknya berupaya terus berkoordinasi dengan jajaran Dinas Kesehatan serta SKPD terkait di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung  dengan mengupayakan berbagai hal salah satunya meningkatkan Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ada di Provinsi Lampung serta mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke BPJS Kesehatan.

“Kedepan akan terus ditingkatkan Puskesmas dan Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS serta meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga diharapkan dapat meningkatkan cakupan semesta kepesertaan JKN-BPJS Kesehatan di Provinsi Lampung”, ujarnya.

Ditambahkan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas), Heriyansyah dalam rapat turut hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Harun Al Rasyid, Kepala Badan Keuangan Provinsi Lampung Minhairin, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Intizam, Kepala Dinas Sosial Sumarju Saeni, Plt. Dinas Adminduk dan Capil Achmad Syaifulloh, serta Perwakilan SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.(rls)