Pemprov Ambil Alih Pengawasan Perusahaan

0
314
views

Kewenangan Kabupaten/Kota Makin Sedikit

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG-Kewenangan yang dimiliki Pemkot Bandarlampung makin sedikit saja. Tidak hanya pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/sederajat atau juga penarikan retribusi pajak, ternyata terkait pengawasan perusahaan pun juga telah diambil alih Pemprov Lampung.

Pengambil alihan itu telah ditegaskan Pemprov Lampung melalui surat nomor : 094 / 0122/ V.07 / 2017, prihal Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjan. Tidak hanya ke pemkot, surat yang ditandatangani Sekretaris Provinsi (sekprov) Lampung Sutono, 3 Februari 2017 tersebut juga ditujukan ke kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung.

Surat tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: 6/MEN/V/2015 tanggal 7 Mei 2015 tentang Pelaksanaan Pemerintah di Bidang Ketenagakerjan Subbidang Pengawasan Ketenagakerjan.

Terdapat tiga poin yang tercantum dalam surat tersebut. Pertama, terhitung sejak 2 Januari 2017, seluruh personil pengawai pengawas ketenagakerjaan kabupaten/kota dialihkan menjadi pegawai Pemprov Lampung.

Kedua, berkaitan dengan pengalihan kewenangan pengawasan ketenagakerjaan maka segala urusan pelayanan pengurusan ketenagakerjaan yang meliputi pembinaan, pengawasan, pemeriksaan pengujian K3, dan penyidikan tindak pidana ketenagakerjan menjadi kewenangan Pemprov Lampung. Sehingga, kewenangan serta fungsi pengawasan ketenagakerjaan di kabupaten/kota beralih ke pemprov Lampung.

Poin terakhir, untuk pelaporan ketenagakerjan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjan dengan adanya pengalihan tersebut maka menjadi kewenangan pemprov Lampung. Untuk pelaporan yang telah dilakukan sebelum adanya pengalihan, masih berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. Sedangkan untuk pelaporan selanjutnya wajib kepada pemprov Lampung.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bandarlampung Gumsoni mengaku belum bisa berkomentar banyak. Ya, dirinya menuturkan saat ini masih memperlajari surat tersebut. ’’Kita sedang mempelajarinya,” ucap dia.

Namun demikian, menurutnya hal tersebut bisa saja memberatkan pihak perusahaan. Pasalnya, dengan ketetapan tersebut rentan kendali menjadi lebih panjang. ’’Kita hanya bisa berharap pengawasan tetap maksimal,” pungkasnya.(jef)