Pemkot Masih Menunggu Putusan Kemendagri

0
276
views

Polemik APBD Kota Bandarlampung

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG-Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung masih menunggu keputusan dari Kemendagri terkait pembatalan Perda APBD Bandarlampung yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

“Iya kita masih nunggu, nantinya apakan masih menggunakan Perda APBD atau Perwali. Kalau sekarang kita Kemendagri terkait nota keberatan atas pembatalan sebagian isi materi perda tersebut. Ya kami menunggu nanti saja keputusan mendagri seperti apa. Kami serahkan ke mendagri saja,” kata Sekretari Kota (Sekkot) Bandarlampung Badri Tamam.

Menurutnya mekanisme keberatan ke kemendagri telah sesuai aturan, ia juga optimis pembangunan flyover dan kegiatan lain akan terus berjalan tanpa hambatan.

“Secara aturan kan sudah kita sampaikan keberatan ke kemendagri. Kami juga optimis pembangunan flyover dan pekerjaan lain juga adminsitrasi akan tetap berjalan semua. Kami tetap menunggu putusan dari kemendagri,” ujar dia.

Kemendagri memastikan akan mengeluarkan keputusan terkait pembatalan sebagian isi perdakota Bandar Lampung nomor 13 tahun 2016 tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dan perwali nomor 1 tahun 2017 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2017 akhir bulan ini.

Kepala pusat penerangan (Kapuspen) Kemendagri Dodi Riatmadji mengatakan berdasarkan aturan, pihaknya diberikan tenggat waktu 30 hari waktu kerja untuk memutuskan gugatan keberatan dari pemkot Bandar Lampung.

“Tim kemendagri saat ini sedang bekerja, batas waktunya ditentukan satu bulan. pertemuan kemarin itu baru dua minggu kerja, artinya masih ada dua minggu lagi sebelum batas akhir batas waktu itu,” jelas Dodi saat dihubungi telepon selularnya.

Mengenai hasil pertemuan dan apa saja yang dibahas pada pertemuan Selasa lalu (14/2), Dodi enggan memaparkannya.

“Ya, hasilnya nggak ada, pertemuan itu kan pihak pemkot melaporkan terkait kasus pembatalan perda APBD mereka. Yang penting keputusannya nanti tidak melampaui batas waktu 30 hari kerja,” ungkapnya.

Menurut Dodi naik banding pembatalan perda kota tapis berseri ini merupakan yang pertama kali terjadi di Indonesia.

“Ini peristiwa pertama yang dihadapi menteri dalam negeri. karena belum pernah ada mendagri batalkan perda APBD, ya baru Gubernur Lampung ini,” ujarnya.

Secara hukum lanjut Dodi, tidak ada pembatalan perda APBD karena perda tersebut merupakan landasan melayani publik diwilayahnya.

Mestinya sih dari perpektif itu, gubernur menghormati walikota, selayaknya menteri menghormati gubernur. Mengenai pemanggilan tim dari Pemprov Lampung, Dodi tak menutup kemungkinan tersebut.

“(pemanggilan) bisa dilakukan seandainya ada informasi yang perlu diperdalam. Sejauh ini informasi dari gubernur sudah dapat dan cukup. Dari walikota juga sudah dapat. Antara diperlukan atau tidak kami masih menyelesaikannya,” pungkasnya.(jef)