. . .

Pemkot dan KPK Beri Arahan Pengusaha Terkait Tapping Box

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan para pengusaha wajib pungut pajak restoran, hotel, dan hiburan se-Bandarlampung pada Kamis (18/10) sore, di ruang rapat Walikota, untuk memberikan pengarahan terkait optimalisasi pendapatan pajak melalui pemasangan tapping box.

KPK yang diwakili Korwil II Sumatera Bidang Korsupgah, Adlinsyah Malik Nasution atau Choky (sapaan akrabnya), dalam pemberian pengarahan tersebut sempat menyentil dua restoran ternama di Bandarlampung yaitu Bakso Sony dan Begadang.

“Kemarin saya tongkrongin Bakso Sony, sudah terpasang tapping box tapi tidak dipakai,” sentilnya

“Begadang juga, kalau ada di sini saya bacakan,” sambungnya menyindir pihak restoran yang tidak hadir dalam pemberian penghargaan tersebut.

Meski begitu, Choky mengatakan pihaknya belum akan melakukan tindakan terkait pelanggaran tersebut. Ia mengatakan pihaknya masih akan melakukan upaya persuasif dalam mengawasi pemasukan daerah atau PAD.

Choky juga menekankan agar pengusaha tidak menggunakan mobile pos, karena riskan dan tidak efektif. Ia menyarankan agar seluruh restoran menggunakan tapping box.

“Jangan mobile pos, riskan, dua kali kerja, saya minta tapping. Kalau restoran tidak punya cash register yang bisa dipasang tapping, segera pasang register, akan disiapkan juga oleh Pemkot. Akhir Oktober minimal 200 sudah terpasang,” tegasnya.

Dalam pengarahan tersebut, salah satu pengusaha hiburan malam karaoke, Cipto, sempat memprotes pajak yang sebesar 40%. Ia menilai hal itu terlalu besar sehingga akan menyebabkan pelanggannya kabur.

“Kalau segitu bisa gulung tikar semua karaoke. Tolong KPK dan Pemkot ditinjau ulang,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Bandarlampung Herman HN mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan masukan tersebut. Menurutnya besaran pajak segitu adalah sudah ketentuan Undang-undang dan Peraturan Daerah.

“Akan kita tinjau lagi, karena berdasarkan UU no 28 tahun 2009, dan ada kaitannya juga dengan Perda. Nanti kita akan bersama dengan DPRD dulu untuk revisi Perda Kota-nya,” katanya.

“Kami bukan nakutin, ini semua diawasi oleh KPK. Semua akan ketahuan, jadi jangan coba-coba dimainkan. Tapping dan register kita semua yang pasang melalui Bank Lampung,” sambungnya.

Herman HN melanjutkan, melalui program optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pemasangan tapping box ini, tahun depan pihaknya menargetkan PAD Kota Bandarlampung melebihi 1 triliun Rupiah. (jef/hkw)