Pemkot Bandarlampung Terus Benahi Pelayanan

0
467
views

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG-Pasca ditetapkan sebagai peringkat pertama se-Provinsi Lampung predikat kepatuhan yang diberikan Ombudsman RI Perwakilan Lampung kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung. Walikota Bandarlampung Herman HN tidak lantas berbangga hati, bahkan Herman HN mengaku akan terus berusaha meningkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat Bandarlampung disemua bidang.

“Saya nggak berbangga hati lah, bahkan saya akan lebih lagi meningkatkan pelayanan disemua bidang. Mudah-mudahan masyarakat lebih puas lagi dengan pelayanan yang diberikan Pemkot Bandarlampung,” ujar Herman HN saat ditemui usai meninjau banjir dibeberapa wilayah di Bandarlampung, Selasa (21/2).

Bahkan, lanjut dia, untuk pelayanan kepada masyarakat, pihaknya telah membangun gedung setinggi 11 lantai, yang nantinya akan digunakan khusus untuk pelayanan kepada masyarakat.

“Tahun ini gedung 11 lantai yang kita bangun selesai. Paling akhir tahun nanti sudah bisa digunakan. Jadi nanti semua pelayanan akan kita satukan tempatnya. Semua pelayanan tidak terkecuali bidang olahraga juga, nanti akan digedung itu,” ujar dia.

Mudah-mudahan, imbuh dia, pelayanan kepada masyarakat kedepannya akan semakin baik, karena Pemkot Bandarlampung adalah pelayan untuk masyarakat bukan untuk dilayani. Termasuk Walikota juga, pelayan masyarakat.

Sebelumnya, Pemkot Bandarlampung berada di peringkat pertama kepatuhan standard pelayanan oleh Ombudsman RI Perwakilan Lampung berdasarkan hasil survei kinerja tahun 2016 lalu.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Lampung. Nur Rahman Yusuf mengatakan Pemkot Bandarlampung dengan total memperoleh skor 94 persen zona hijau dari total 49 produk layanan. Disusul dengan pemerintah provinsi Lampung dengan 90 persen zona hijau dari 50 produk layanan.

Selanjutnya yang menjadi catatan adalah Pemkot Bandarlampung yang masih menyisakan 6 persen layanan publiknya yang berada di zona kuning. Jumlah layanan zona kuning meningkat di Pemprov Lampung dengan rincian 8 persen zona kuning dan dua persen zona merah.

Selanjutnya disusul dengan Kabupaten Tanggamus yang dari 48 produk layanan yang dinilai, 67 persen berada di zona hijau, 31 persen zona kuning dan 2 persen di zona merah. Setelahnya kota Metro dari 42 produk layanan 67 persen di zona hijau 19 persen di zona kuning dan 14 persen di zona merah. Terakhir ada kabupaten Lampung Selatan dengan produk pelayanan terdapat 60,7% dizona hijau, 30, 4 persen zona kuning dan 8,9 persen di zona merah.

Menurut Nur Rahman, dari hasil penilaian tersebut masih banyak terdapat produk pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan. Hal ini terhat masih adanya produk pelayanan yang masuk di zona kuning dan merah.

Dia lantas mengingatkan pemerintah daerah tersebut untuk memperhatikan instansi terkait. Ia juga mengingatkan agar kepala daerah di 5 pemerintah daerah tersebut serius terhadap pelayanan publik di daerahnya yang masih masuk kedalam zona kuning dan merah.

“Atensi dari kepala daerah penting untuk membenahi kinerja instansi pelayanan publik di tempatnya tidak sesuai standar pelayanan,” kata dia.

Nur Rakhman Yusuf juga mengajak masyarakat dan pers untuk terus mengawal pelayanan publik. “Tidak bisa hanya ombudsman saja tetapi masyarakat sebagai pengguna layanan menjadi faktor penting untuk mengawasi secara langsung. Bila mana ada pelayanan yang tidak sesuai prosedur maka masyarakat sebaiknya segera melapor ke Ombudsman,” ujarnya.(jef)