. . .

Pemkot Bandarlampung Revisi Perda RTRW

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung saat ini masih sedang proses merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dari 7 Bagian Wilayah Kota (BWK) menjadi 9 BWK, yang disebabkan karena adanya pemekaran wilayah di Kota Bandarlampung itu sendiri.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bandarlampung Khaidarmansyah, mengatakan. Saat ini Kota Bandarlampung telah memiliki produk hukum Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu perda nomor 10 tahun 2011.

“Pada tahun 2011, kondisi pada tahun itu Bandarlampung belum pemekaran wilayah,  dengan adanya pemekaran wilayah jumlah kecamatan menjadi 20,  kelurahan 126 tentunya berubah secara pola ruang, maupun struktur ruangnya berubah,” ujarnya, Minggu (11/11).

Dalam proses merevisi itu,  masih kata Khaidarmansyah. Dari jumlah awal Bagian Wilayah Kota (BWK) Bandarlampung yaitu 7, setelah selesai revisi maka jumlah BWK Bandarlampung akan menjadi 9 karena adanya pemekaran tersebut.

“Nah kita belum bisa menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), kalau rtrw nya belum fix atau final. Mangkanya kita selalu rapat dengan Dinas Perumahanan dan Permukiman (Dinas Perkim). Dulu memang kewenang tentang rtrw ini di Bappeda tapi setelah ada struktur organisasi yang baru,  penyusunan rtrw ini ada di Dinas Perkim dibidang tataruang, sehingga saat ini Dinas Perkim yang sedang menyusun draft perubahan perda 10 tahun 2011 itu,” jelasnya.

Menurutnya,  setelah RDTR itu selesai Pemkot Bandarlampung dapat menentukan Peraturan Zonasi (PZ), sehingga nantinya dapat ditentukan pembagian zona-zona di Bandarlampung,  seperti zona pendidikan,  perdagangan,  dan hiburan. “Jadi pertama yang harus kita clearkan yaitu rtrw dahulu, kemudian susun rdtr,” tutupnya. (jef/hkw)