Pemkot Bandarlampung Diminta Tegas

PT Prabu Artha belum Selesaikan Pasar SMEP

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG-Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung terus mendapat desakan dari berbagai pihak, untuk segera mengambil langkah tegas terhadap PT Prabu Artha pengembang Pasar Smep.

Pasalnya, hingga masa berlaku kontrak habis, PT Prabu Artha belum juga menyelesaikan kewajibannya membangun Pasar Smep, bahkan terkesan tidak dikerjakan dan ditelantarkan.

Menurut Wakil Walikota Bandarlampung Yusuf Kohar, seharusnya kedua belah pihak baik pemkot dan pengembang tertib hukum.

“Kontrak habis jangan diperpanjang. Masa sudah empat tahun gak selesai dan tidak ada kemajuan sama sekali. Pasar Smep harus ditenderkan ulang dengan transparan,” kata Yusuf Kohar, Selasa (7/3).

Sebaiknya pengelolaan pasar ini dalam aturan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diserahkan dengan sistem tender.

“Pengelolaan pasar ini dalam aturan sistemnya sistem tender menyerahkan ke pengembang. Jadi dipilih mana pengembang yang bonafit, efisien dan efektif. Tidak harga tinggi, tidak merugikan pedagang,” katanya.

Perusahaan yang dipimpin oleh Alay ini menurut politisi partai demokrat ini harus mengembalikan uang yang telah ditarik dari para pedagang.

“Uang pedagang harus dikembalikan. biar saja semuanya rugi, baik pengembang dan pemkot. Dalam dasar kontrak ka nada, uang pedagang yang ditarik mesti dikembalikan,” ungkapnya.

Dari empat tahun waktu yang diberikan, PT. PAM sangat tidak produktif. “seharusnya pemkot juga dapat menciptakan aset yang efisien dan efektif. Ini bagaimana pengembang milik Alay ini kok bisa menang?,” imbuhnya.

Pemkot juga mesti melakukan langkah strategis dan tegas. Dengan memberikan sanksi bukan saja pembatalan perjanjian namun upaya pengembalian uang yang sudah ditarik kepada pedagang.

“Uang yang sudah dikutip dikembalikan kepada para pedagang. Karena masalahnya pengembang tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai apa isi kontraknya,” kata Kohar.

Pemkot diminta tegas berikan sanksi, Pengamat Hukum Universitas Lampung (Unila), Yusdianto menilai dengan habisnya perjanjian kejasama (PKS antara pemkot dan PT.PAM. Pemkot harus bersikap tegas memberikan sanksi karena hingga saat ini pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kontrak yang ada.

“Harus diberikan denda yang besar pada perusahaan tersebut. Evaluasi harus menghasilkan keuntungan bagi para pedagang dan pemkot. Juga jangan misalnya main lanjutkan kontrak saja. Harus ada alasan yang dapat diterim pedagang dan publik,” jelasnya.

DPRD juga diminta proaktif untuk mengawal habisnya kontrak PT. PAM, dan mengutamakan hal hak para pedagang.

“Saran saya pemkot membuka kembali kepada pengembang lain. tender harus dilakukan sesuai PP dan transparan. Karena perusahaan sebelumnya telah terbukti gagal tidak sesuai dalam poin kontrak yang telah diatur sebelumnya,” tegasnya.(jef)

News Reporter