. . .

Pemkot akan Ambil Alih Pasar SMEP

image_print

Herman: Jika Tidak Ada Pengembang yang Mau Membangun

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung berencana membangun Pasar SMEP, jika tidak ada pengembang yang ingin bangun pasar tradisional tersebut menjadi pasar modern.

“Jika tidak ada yang ingin membangun Pasar SMEP, tahun 2019 pemkot akan melakukan penganggaran untuk bangun pasar tersebut,” kata Wali Kota Bandarlampung, Herman HN di Bandarlampung, Rabu (7/2).

Dia mengatakan, keputusan ini akan diambil apa bila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak ada yang ingin membangun Pasar SMEP, segera Pemkot akan mengambil alih.

Perencanaan pembangunan  akan dilakukan sesegera mungkin, sehingga pedagang disana bisa cepat berdagang di lokasi itu dan untuk biaya ruko yang sudah distorkan itu masih wewenang pengembang.

“Untuk uang pengganti masih wewenang dari pengembang yang lama, pemkot tidak bisa ikut camput karena setorannya langsung ke pengembang tersebut,” kata dia.

Ia melanjutkan, pihaknya akan segera membicarakan hal ini dengan dinas PU apakan menggunakan anggaran APBD atau APBN.

Sebelumnya, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Bandarlampung tengah mendata pedagang Pasar SMEP yang telah membayarkan uang muka ke PT. Prabu Artha Makmur.

“Kami telah mengirimkan surat kepada para pedagang Pasar SMEP yang telah memberikan uang muka agar bisa berdagang di pasar tersebut,” kata Kepala Dinas Perdagangan Sahriwansyah.

Dia mengatakan, PT. Prabu Artha Makmur merupakan pihak ke tiga yang mengelola pasar tersebut dan hingga saat ini tidak ada kelanjutan pembangunan.

Pihaknya telah menyurati pedagang berdasarkan surat No. 651/11. 65/ III. 23/11/2017 yang ditandatangani Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bandarlampung, Badri Tamam.

Didalam surat tersebut berbunyi Pemkot meminta agar para pedagang Pasar SMEP yang telah membayarkan uang muka untuk lahan berdagang menyerahkan bukti penyetoran atau kuitansi ke Disdag melalui UPT pasar setempat.

“Ada 425 pedagang pasar yang kita mintakan bukti setoran ke pihak ketiga, selain pendataan kami ingin tahu berapa uang rakyat yang telah ditarik PT. Prabu Artha Makmur,” katanya.

Pemkot dipastikan telah putus kontrak dengan PT. Prabu Artha Makmur, sehingga pihaknya dengan sigap melakukan pendataan bagi pedagang yang telah menyetor uang tersebut. (jef/hkw)

error: Content is protected !!