. . .

Pemkab Tubaba Kajari Dan Polres Tuba, Tandatangani Perjanjian Bersama.

image_print

TRANSLAMPUNG.COM–PANARAGAN.
Pemkab Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, telah melakukan perjanjian kerjasama terhadap Kejaksaan Negeri Tulang Bawang (Kejari Tuba) dan Kepolisian Resort (Polres) Tuba.

Hal tersebut dalam rangka koordinasi aparat pengawas internal pemerintah (APIP) terhadap aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan di Tubaba.

Dikatakan Kepala Inspektorat Bustam Efendi, dalam perjanjian tersebut telah ditandatangani Bupati Tubaba Umar Ahmad, SP yang bertindak sebagai kepala pemerintahan Tubaba selaku pihak pertama.

” Untuk Kejaksaan Negeri Tuba ditandatangani Ansari,S.H., M.Hum selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tuba yang bertindak sebagai pihak ke dua, sedangkan AKBP Syaiful Wahyudi Kapolres Tuba sebagai pihak ke tiga, dan Perjanjian itu telah di sepakati pada 22 Nopember 2018 lalu.” Kata Bustam melalui sambungan telepon pada Rabu (5/12) pukul 17.00 WIB.

Lanjut dia, perjanjian tersebut menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kemendagri dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Polri Nomor 700/8929/SJ; Nomor KEP-
694/A/JA/11/2017; Nomor B/108/XI/2017 tanggal 30 November 2017.

” Untuk itu,semua pihak terkait menyepakati telah membuat, menandatangani dan
melaksanakan perjanjian kerja sama tentang Koordinasi APIP dengan APH dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.” Katanya.

Menurutnya, maksud dari Perjanjian tersebut, adalah sebagai pedoman
operasional bagi Para Pihak dalam melakukan koordinasi penanganan
laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi
pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Jadi tujuan dari Perjanjian Kerja Sama itu adalah untuk memperkuat sinergitas kerja sama diantara para pihak dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan, guna  terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah.” Imbuhnya (Dirman)