Pemkab Tubaba Apresiasi Program Pembangunan Insfrastruktur Sutet Dan Gardu Induk.

0
112
views

TRANSLAMPUNG.COM
PANARAGAN–Pemkab Tulangbawang Barat ‎(Tubaba) mengafresiasikan atas program pembangunan penambahan insfrastruktur ketenagalistrikan Sutt’ Sutet dan gardu induk, dikabupaten Tubaba tahun 2017 –2019 oleh PT.PLN Persero UIP Sumbagsel.

Hal tersebut pasca Tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah  (TP4D) Kejaksaan Tinggi Provinsi lampung, bersama PT.PLN mensosialisasikan pembangunan insfrastruktur ketenagalistrikan di ruang rapat Bupati Kabupaten setempat.

Menurut Asisten I bidang sosial dan pemerintah Agus subagio S.Sos, mengatakan. Dengan adanya program pemerintah melalui PT.PLN Persero melakukan penambahan daya tegangan tinggi, juga pembangunan ‎Sutt,Sutet dan Gardu induk dikabupaten setempat sangatlah diharapkan selama ini.

‎” Pemkab Tubaba sangat mendukung ‎adanya program PLN tersebut. sebab lampung masih sangat devisit daya, dimana kita selama ini hanya mengandalkan suplayan daya dari Gardu induk Tarahan Lampung selatan. Semoga dengan adanya penambahan daya tersebut besarkemungkinan penerangan khusunya dikabupaten Tubaba dapat merata hingga di plosok Tiyuh.” kata Agus, saat dijumpai Trans lampung.com‎ diruang kerjanya pada (7/12/2017) sekira pukul 11:30 Wib.

Lanjut dia menindak lanjuti program tersebut, pihaknya akan berkoordinasi kepada Bupati Umar ahmad Sp, untuk dapat segera melakukan pengajuan secara tertulis terhadap pihak ‎Direktur utama PLN pusat, terkait pembangunan Gardu induk di Tubaba.

‎” menurut Pak Agung selaku General manager (GM) PLN Wilayah Provinsi lampung, pihaknya akan mengupayakan pembangunan GArdu tersebut di tahun anggaran 2018 mendatang, sebab untuk ditahun ini pihaknya telah melakukan pembangunan di KAbupaten Mesuji dan TUlang Bawang.” Kata Agus, menirukan penjelasan GM PLN wilayah lampung.

‎Sementara itu dijelaksan ‎juga oleh Asisten Intelejen (Asintel) Kejaksaan Tinggi Lampung Leo Simanjuntak, selaku ketua TP4D mengatakan. Fungsi kewenangan TP4D dalam pengawasan hanyalah memberikan penerangan hukum di lingkungan PLN terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan perizinan, pengadaan barang jasa, (PBJ) tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan.

‎” selain itu kita juga melakukan diskusi dan pembahasan bersama PLN untuk mengidentifikasi ‎permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan dan penyerapan anggaran.” imbuh Leo.