Pemkab Tanggamus Andalkan DD Atasi Kemiskinan

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tanggamus mengaku menitikberatkan pada Dana Desa untuk mengentaskan kemiskinan.

Kepala Bappeda Tanggamus Hendra Wijaya mengatakan, keputusan itu didapat setelah pihaknya beserta rombongan mempelajari cara mengentaskan kemiskinan dari Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Sebagai sebuah kabupaten, di sana cepat berhasil mengentaskan kemiskinan masyarakatnya.

“Kami akan membentuk Tim Koordinator Pengentasan Kemiskinan (TKPK) sampai tingkat pekon. Tim itu akan didampingi Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat yang ada di tiap kecamatan. Tim itu akan fokus pada sektor sosial, pendidikan dan kesehatan,” terang Hendra Wijaya Mega, Selasa (10/7).

Ia mengaku, hal itu akan dilaksanakan sebagai program yang tetap dan diaplikasikan tahun 2019. Maka tahun depan upaya mengentaskan kemiskinan benar-benar jadi fokus Pemkab Tanggamus agar kemiskinan tidak tumbuh lagi.

Percepatan pengentasan kemiskinan harus dijalankan karena ada unsur pendukung yang kuat, yakni Dana Desa. Hanya melalui program tersebut pengentasan kemiskinan bisa dilaksanakan. Sebab anggaran di dalamnya besar, yang bersumber dari dana pusat, dan didukung dana daerah.

Untuk itu sangat diperlukan sekali peran pihak kecamatan dalam melakukan pendampingan Dana Desa agar dapat dibuat program pemberdayaan masyarakat. Sebab hanya dengan Dana Desa masyarakat bisa diberdayakan dan imbasnya untuk kesejahteraan mereka juga.

“Kami (Bappeda, Red) berharap, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menjadi ujung tombak program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ungkap Hendra Wijaya.

Ia mengaku, alasan mengentaskan kemiskinan akan bertumpu pada Dana Desa karena sesuai aturan teknis kegunaannya. Ada program padat karya sebesar 30 persen dari kegiatan pembangunan. Itu dapat langsung dikerjakan masyarakat di tiap-tiap pekon.

“Tentunya masyarakat tidak dilepas begitu saja untuk memanfaatkan sebagian anggaran Dana Desa tersebut. Tapi harus ada pendampingan PMD, agar mereka dapat bekerja dan mengembangkan potensi yang ada di desanya,” jelas Hendra Wijaya Mega.

Dia mengaku, sektor pariwisata yang harus cepat dikembangkan. Tujuannya mendorong tumbuhnya usaha baru warga-warga sekitar lokasi wisata. Imbasnya pun menekan angka kriminalitas. Sebab tidak mungkin tempat wisata ramai jika di daerah itu rawan.

Sektor pariwisata juga cepat menyerap tenaga kerja. Sebab selama ini penyebab kemiskinan dan kriminalitas karena masyarakat tidak miliki penghasilan pasti namun sisi lain terdesak dengan kebutuhan hidup. Dengan pariwisata kedua permasalahan itu bisa teratasi.

“Pemkab dalam perencanaan tahun 2019 akan fokus pada sektor-sektor pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan IPM). Sebab saat ini Tanggamus masih ada di urutan 11 dari 15 kab/kota,” terang Hendra. (ayp)

News Reporter