. . .

Pemkab Tanggamus Akan Siapkan Hibah 221 Pilkakon Serentak

image_print
TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Pemerintah Kabupaten Tanggamus menyatakan waktu pemilihan kepala pekon serentak 221 pekon, masih belum pasti. Sebab masih ada opsi pilkakon serentak dilakasanakan pada akhir 2019 atau justru pada tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Tanggamus sendiri kemungkinan akan menggelontorkan dana hibah untuk pesta demokrasi tingkat terbawah itu. Perkiraannya setiap pekon menerima kucuran Rp10 juta dari APBD Tanggamus.
Pun demikian, nantinya jumlah dana hibah pilkakon yang diterima setiap pekon akan berbeda. Varian jumlah itu sangat dipengaruhi oleh jumlah mata pilih. Sebab akan berdampak pada kebutuhan belanja logistik surat suara. Namun khusus anggaran untuk insentif serta makan -minum panitia, dari 221 pekon jumlahnya sama.
Menurut Kasubbag Pemerintahan Pekon dan Kelurahan, M. Yudhi, pemerintah kabupaten mungkin akan memberikan Rp10 juta/pekon untuk dana penyelenggaraan pilkakon. Dana itu di antaranya untuk insenstif panitia penyelenggara, biaya makan-minum, dan keperluan penyiapan tempat, serta biaya surat suara.
“Kisaran besarnya dana saya belum tahu. Sebab nanti juga lihat jumlah pemilih di tiap pekonnya untuk kebutuhan belanja surat suara. Itu juga nanti yang bedakan variasi bantuan di tiap pekon. Kalau untuk anggaran keperluan lainnya, sama pada setiap pekon. Seperti insentif panitia, belanja makan dan minum,” terang Yudhi, mewakili Kabag tata Pemerintahan Setda Tanggamus Robin Sadek.
Lantas dengan jumlah 221 pekon dan estimasi Rp10 juta tiap pekon, maka Pemerintah Kabupaten Tanggamus memperkirakan akan hibahkan Rp2,21 miliar. Yudhi menegaskan, dana itu diambil dari APBD. Tidak mungkin dari APBN. Sebab itu untuk kebutuhan pekon dan masyarakat Tanggamus saja.
Tunggu Progres Moratorium
YUDHI membenarkan, cukup banyak jabatan kepala pekon yang habis masa jabatannya dan akan dilakukan pilkakon serentak. Kalau tahun depan tidak ada moratorium, maka pilkakon serentak 221 pekon, dilaksanakan tahun depan. Tetapi jika ada moratorium baru, terpaksa dilaksanakan pada tahun 2020.
Ia mengaku, moratorium tersebut diberlakukan, karena ada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden pada 2019. Maka pemilihan skala di bawahnya ditunda dulu. Demi menjaga kondisi daerah dan fokus pada pemilihan yang lebih besar pemilihnya.
“Selain itu belum pastinya pilkakon serentak juga melihat anggaran daerah. Sebab dalam penyelenggaraan pilkakon, Pemkab Tanggamus akan berikan (dana) hibah untuk pelaksanaannya. Apabila tahun depan ada (dananya), maka bisa diselenggarakan. Jika belum (ada), maka baru 2020 (pilkakon serentaknya),” ujar Yudhi.
Sekarang ini pekon yang sudah habis jabatan kepala pekonnya, langsung ditunjuk pelaksana tugas (plt) kepala pekon. Mereka berasal dari pegawai pemerintah di kecamatan masing-masing yang membawahi pekon tersebut. (ayp)