. . .

Pemkab Lambar Himbau Kepala OPD Tidak Merekomendasikan Penambahan Cuti Kerja ASN

image_print

TRANSLAMPUNG.COM – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) himbau kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak menambah cuti kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tanggal 7 Desember 2018 lalu.

Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Wasisno Sembiring, SE. MP., mengatakan, Pimpinan OPD dilingkup Pemkab untuk tidak merekomendasikan penambahan cuti bagi ASN, sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 617 tahun 2018, Nomor 262 Tahun 2018, dan Nomor 16 Tahun 2018 tentang hari libur Nasional dan cuti bersama tahun 2019.

Lalu, surat edara Menteri Dalam Negeri Nomor 003.1/10929/Sj tanggal 7 Desember 2018 tentang hari libur Nasional dan cuti bersama tahun 2019 antara lain menetapkan bahwa cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H adalah pada tanggal 3, 4, dan 7 Juni 2019.

Menurutnya, sehubungan dengan hal tersebut, pihaknya menghimbau pimpinan OPD untuk tidak merekomendasikan penambahan cuti kerja diluar cuti bersama yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, kecuali dengan alasan penting atau mendesak.
“Seperti berobat karena sakit, ada keluarga atau saudara yang sakit atau meninggal dunia atau juga menikah,” ungkapnya.

Selain itu, Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila yang ditetapkan tanggal 1 Juni 1945, Pemkab Lambar akan peringati hari lahir Pancasila di lingkup Pemkab setempat.

“Terutama bagi ASN wajib untuk mengikuti peringatan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 1945 yang akan dipusatkan di lapangan Pemkab,” jelasnya

Dan juga mewajibkan seluruh PNS untuk tetap melaksanakan hari kerja sebagaimana biasanya pada tanggal 31 Mei 2019, dan mengikuti pelaksanaan upacara bendera pada tanggal 1 Juni 2019 sesuai waktu dan tempat yang telah di tentukan.

Kemudian, Bagi OPD yang dalam penyelenggaraan tugas fungsinya memiliki Unit Pelasana Teknis (UPT) agar dapat meneruskan surat edaran tersebut. “Sehingga tidak ada alasan tidak tau,” imbuhnya. (Sf)

error: Content is protected !!