Pemkab-Kajari Bersinergi Sukseskan TPD

0
629
views

KOTAAGUNG – Pemkab Tanggamus bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotaagung bersama-sama memantapkan langkah untuk menyukseskan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Langkah tersebut diwujudkan dengan Sosialisasi dan Konsolidasi TP4D di Aula Islamic Center kemarin (18/4) siang dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Tanggamus Hi. Mukhlis Basri juga Kajari Kotaagung Taufan Zakaria.

Pada kesempatan itu Mukhlis Basri menegaskan, kepada seluruh SKPD di lingkup Pemkab Tanggamus dan semua camat yang hadir, untuk melaporkan kepada Kejari Kotaagung mengenai masalah hukum korupsi maupun masalah yang berkaitan dengan hukum di lingkungan pekon dan masyarakat.

“Kegiatan sosialisasi dan konsolidasi ini merupakan kemitraan yang positif dan harus kita apreasiasi langkah Kejari Kotaagung. Kami sebagai organisasi pemkab, sudah seharusnya turut menyukseskan TP4D Tanggamus. Maka dari itu, saya meminta kepada seluruh kepala SKPD, seluruh Camat, dan para Kepala Pekon, untuk tidak menutup diri dengan Kejari Kotaagung. Namun sebaliknya, kita harus bermitra dan terbuka terhadap permasalahan hukum yang terjadi,” ujar Mukhlis Basri.

Sementara Kasi Intel Amrullah menyampaikan, bahwa tugas TP4D di lingkup Pemkab Tanggamus adalah mendampingi dan mengawal program pemerintah, mulai dari tahap perencanaan sampai proses pelaksanaan selesai. Sangat jelas TP4D adalah manuver dari Kejaksaan Agung RI, untuk menekan tindakan korupsi pada birokrasi tingkat bawah.

“Adapun dasar pembentukan TP4D ini, kejaksaan adalah lembaga penegak hukum pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional di pusat maupun daerah. Kejaksaan Agung RI membentuk TP4D ini dengan tujuan memberikan penerangan dan penyuluhan hukum (legal opinion) inisiatif maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan,” jelas Amrullah, mendampingi Taufan Zakaria.

Kejari Kotaagung, mengaku siap mengawal penggunaan Dana Desa untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran dalam program yang dilaksanakan pemerintah desa. Dengan adanya pendampingan dari kejaksaan ini, diharapkan penyerapan anggaran bisa maksimal sesuai dengan tujuan utama yakni demi kepentingan masyarakat dan tidak menyalahi aturan.

Menurut Taufan, sebagai langkah awal dalam mengawal penggunaan Dana Desa di Tanggamus, Kejari Kotaagung memulainya dengan TP4D. Dibentuknya TP4D sendiri mengacu pada TP4 yang dibentuk Kejaksaan Agung (Kejagung), sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

LEAVE A REPLY