Pemkab Harus Kembalikan DAK 10% ke Pusat

0
368
views
KOTAAGUNG – Dana Alokasi Khusus (DAK) mulai sekarang jumlahnya tak bisa utuh lagi. Sebab dari total nilai DAK yang diterima seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam lingkup pemerintah daerah (pemda), harus dikembalikan lagi sebesar sepuluh persen kepada Pemerintah Pusat.
Regulasi itu dibenarkan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Tanggamus Hilman Yoscar. Hal ini berjalan, sejak diberlakukannya Surat Edaran Nomor: SE-10/MK.07/2016 tentang Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik secara Mandiri Tahun Anggaran 2016. Dengan demikian, Pemkab Tanggamus harus menyerahkan kembali Rp17,77 miliar DAK yang diterima tahun ini ke pemerintah pusat.
“Pemotongan atau pengembalian itu diputuskan dalam rapat bersama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) penerima DAK. Pemotongan 10 persen itu diambil dari anggaran DAK total. Sehingga, pemotongan di SKPD bervariasi, ada yang banyak atau sedikit, disesuaikan,” ujar Hilman.
Sejak berlakunya aturan ini, maka semua instansi dari tingkat daerah sampai kementerian, harus menyerahkan minimal 10 persen dari DAK yang diterima tahun ini untuk dikembalikan lagi ke pusat. Memang aturan ini pasti memicu kontradiksi. Namun sudah menjadi instruksi, sehingga harus dilaksanakan.
Untuk lingkup Tanggamus, ada 14 bidang yang terpaksa dipotong DAK-nya, terbesar di Dinas Kesehatan bidang pelayanan farmasi sebesar Rp5 miliar dari yang diterima Rp11,2 miliar. Berikutnya Dinas Pendidikan dan Budaya sebesar Rp4,5 miliar dari yang diterima Rp9,04 miliar. Ketiga di diskes lagi untuk bidang sarpras kesehatan sebesar Rp1,9 miliar dari yang diterima Rp19,9 miliar.
“Kalau kenyataanya seperti ini antara keberatan dan tidak keberatan, sebab sudah instruksi maka dilaksanakan. Kalau kondisinya Tanggamus memang masih bergantung pada DAK, tapi berhubung diminta lagi terpaksa dilaksanakan,” sebut Hilman.
Batas akhir penyerahan pada 29 April 2016 yang harus ditandatangani bupati. Apabila sampai batas itu dana tidak diserahkan kembali ke pusat, maka pusat akan memotong langsung DAK. Jika itu yang terjadi, maka lebih merepotkan bagi daerah. Sebab dikhawatirkan dana yang dipotong peruntukannya untuk pembangunan yang penting. (ayp)

LEAVE A REPLY