. . .

Pemerintah Harus Sejahterakan Petani di 2019

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Dalam dua tahun belakangan ini sektor pertanian mengalami penurunan produksi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) telah gagal meningkatkan produksi dan menyejahterakan petani.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), total produksi 2016 (79,14 juta ton GKG), 2017 (47,30 juta ton GKG), dan 2018 diperkirakan mencapai (56,54 juta ton GKG).

Pengamat Pertanian, Dwi Andreas Santosa menilai selama ini ada kesalahan grand desain dalam membangun sektor pertanian khususnya komoditas pangan.

Dia menjelaskan, jika selama ini dalam melakukan peningkatan produksi, petani hanya dijadikan komponen dan objek. Sehingga, dana yang digelontorkan hanya terpusat untuk program-program subsidi.

“Paradigma lama harus diubah. Sekarang ini kuncinya untuk membangun pertanian itu adalah kesejahteraan petani. Contohnya, diubah semua bentuk subsidi untuk perlindungan harga ke direct payment langsung ke petani. Sehingga petani memiliki modal yang banyak untuk tanam, dan lindungi harga untuk subsidi output pada level harga yang menguntungkan bagi petani,” papar dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Senin (3/12).

Dia menyebutkan, setiap tahunnya pemerintah menggelontorkan dana mencapai Rp60 triliun untuk menjalankan program-program Kementan. Dari jumlah anggaran tersebut, hampir separuhnya difokuskan untuk memberikan subsidi kepada petani. Kebijakan tersebut dinilai tidak optimal.

“Kalau program yang sekarang ini, berdasarkan studi memperkirakan tingkat efektivitasnya hanya sekitar 50% saja,” ujarnya.

Kendati demikian, pada 2019 potensi pertanian khususnya komoditas padi akan lebih baik dibanding 2018. Ini karena, iklim  tahun depan akan jauh lebih baik untuk mendukung pertumbuhan sektor pertanian. Akan tetapi, semua itu tergantung pemerintah mengelolanya. Terlebih akan adanya ancaman El Nino pada tahun depan. Kondisi itu tidak bisa diprediksi apa dampaknya.

“Walaupun akan kembali ke masa El Nino juga, kita lihat lah perkembangannya. biasanya siklusnya seperti itu kan, waktu 2015 El Nino, terus kemudian 2016 curah hujan relatif banyak, sehingga bisa panen sampai tiga kali. Lalu terjadi bencana di 2017, karena tanam berturut-turut sehingga serangan hama meledak,” tutur dia.

Dwi Andreas menyarankan kepada pemerintah untuk tidak membuat program tanam yang berlebihan. Artinya semua harus disesuaikan dengan kondisi yang ada.

“Perkiraan saya sektor pertanian, khususnya padi akan membaik di tahun 2019. Tergantung bagaimana pemerintah mengelola ke depannya seperti apa, karena kan sudah dua tahun berturut-turut turun, 2017 lebih rendah dari 2016 dan 2018 lebih rendah dibanding 2017,” katanya.

“Ini sudah berkali-kali sudah saya sampaikan, tapi Kementan selalu berkilah naik terus. Walaupun akhirnya terbukti oleh BPS tercatat 47%. Tapi kalau untuk 2019 nanti, perkiraan saya akan membaik, lebih tinggi dibanding 2018,” tambah dia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Syukur Iwantoro menyatakan sektor pertanian tertuang dalam “Nawacita” yang menjadi landasan pemerintah di era Joko Widodo-Jusuf Kalla, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Tujuan itu, kata dia, dengan terlihat pada hasil baik Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi tolok ukur daya beli petani. NTP tahun 2018 (Januari-September) mencapai 102,25 atau naik 0,27%dibandingkan NTP pada periode bulan yang sama pada tahun 2014 yang sebesar 101,98 persen.

Kesejahteraan petani juga terlihat dari membaiknya Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) dalam beberapa tahun terakhir. Data BPS menyebutkan tahun 2014 nilai NTUP (Pertanian Sempit tanpa Perikanan) hanya sebesar 106,05, namun dan 2015 dan 2016 berturut-turut meningkat menjadi 107,44 dan 109,83. Nilai NTUP pada tahun 2017 juga kembali membaik menjadi 110,03.

Di samping peningkatan NTP dan NTUP, angka penduduk miskin di pedesaan, yang merupakan basis pertanian, juga menurun. Pada Maret 2015 penduduk miskin di perdesaan masih sekitar 14,21% (17,94 juta jiwa) dan pada bulan yang sama tahun 2016 dan 2017 turun berturut-turut menjadi 14,11% (17,67 juta jiwa) dan 13,93% (17,09 juta jiwa).

“Pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin di perdesaan kembali turun menjadi 13,47% (15,81 juta jiwa). Kemiskinan keseluruhan secara nasional bahkan ditekan menjadi satu digit menjadi 9,82%, terendah dalam sejarah,” katanya Kepada FIN melalui pesan singkat.

Sementara itu, Kementan juga optimis dengan cadangan beras dalam negeri yang mencapai 2 juta ton. Cadangan beras tersebut  terbilang aman untuk sepanjang tahun 2019. Meski terus menerus memasok beras, pemerintah mengutamakan pasokan beras dari dalam negeri terlebih dulu. Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

“2019 ini cadangan beras kita aman dan cukup. Insha Allah enggak ada impor,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan, Agung Hendriadi.

Dia memperhitungkan, tahun 2019 mendatang cadangan beras berkisar di angka 2,7 juta ton. Hal itu sudah termasuk perhitungan untuk tahun baru, hari raya dan hari-hari lainnya di mana permintaan meningkat. Adapun komoditas lainnya seperti cabai dan bawang juga aman dan tidak ada impor.

“Untuk bawang dan cabai, masyarakat sekarang mulai membudidayakan. Cukup dua pohon di satu rumah selesai,” pungkasnya.(Der/FIN)