. . .

Pemerintah Harus Hadir Tangani Destruksi Teknologi Transportasi Online

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Hadirnya industri digital dan kreatif terkait “start up” telah menjadi inovasi dan menunjukan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi yang luar biasa besar. Kehadiran aplikasi transportasi online saat ini telah menjadi jalur alternatif dalam mencari pekerjaan.

Ekonom Haryadin Mahardhika mengatakan saat ini di depan mata telah terlihat pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dari sektor digital. Kontribusi transportasi online kepada perekonomian Indonesia telah mencapai angka Rp 19,9 triliun per-tahun dan akan terus meningkat ke depannya.

“Saat ini sudah ada lebih dari 1 juta pengemudi ojek online di kawasan Sudirman dan Thamrin, Jakarta. Sementara itu, ada 600 ribu order makanan setiap harinya,” ujar Harryadin Mahardhika kepada FIN di Jakarta, Kamis (29/11).

Dia menyebutkan, banyaknya mitra dari transportasi online itu menunjukkan begitu pesatnya kontribusi yang diberikan industri tersebut. Dan ini akan menjadi aneh jika tidak segera diatur pemerintah.

Pemerintah harus proaktif dan segera membuat aturan atau regulasi yang baik, katanya.

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Rakyat, Fahri Hamzah mengatakan kata kunci dari hadirnya teknologi yang destruktif itu dibutuhkan kehadiran pemerintah. Kehadiran pemerintah untuk menata sistem antisipasi terhadap teknologi destruksi itu. Baik dalam kehidupan bisnis maupun sosial.

“Namanya destruktif akan menganggu apa yang sudah ada dan stabil selama ini,” kata FahrI Hamzah kepada wartawan melalui pesan singkat, Jakarta (29/11).

Apalagi s kata Fahri, saat ini pengembangan fitur-fitur transportasi online tidak terlihat. Tidak ada menambah jenis transaksi baru di hulu, hanya memperbanyak jenis transaksi baru di hilir. Jumlah mobil dan motor tidak bertambah, tetapi jumlah taksi dan ojek justru yang berkembang.

“Supply side yang meningkat akan menimbulkan kelangkaan konsumen pada bisnis tradisionalnya. Dan sudah jelas dampaknya pangkalan ojek bubar serta perusahaan-perusahaan taksi bangkrut. Hal itu yang membuat adanya demonstrasi para pelaku usaha transportasi tradisional,” paparnya.

Destruksi teknologi ini dikatakan politisi PKS ini harus ada antisipasi lanjutan dari pihak pemerintah. Pasalnya, selain mereka (provider tranportasi online) memiliki database pelanggan dan pengguna kendaaran yang menjadi mitra, mereka juga telah menjadi power (kekuatan) oleh semua perusahaan transportasi online.

“Sekarang, jika mereka mengembangkan fitur-fitur keuangan, maka ini bisa disebut pelanggaran. Karena mereka memasuki bisnis-bisnis yang membutuhkan izin khusus tentang itu,” kata Fahri.

Dicontohkan Fahri, dengan adanya top up yang bisa ditukarkan dengan uang asli. Lalu menahan uang atau memperkecil tarif yang merupakan hak dari mitra transportasi online. Hal itu jelas bahwa mereka telah memungut uang publik dan ini seperti operasi perbankan.

“Dengan demikian mereka (para provider transportasi online) bisa mengakumulasi modal. Dan akumulasi modal itu punya efek dan konsekuensi seperti pajak dan lainnya. Nah dari itu semua sekali lagi pemerintah harus hadir, di mana pemerintah harus mengatur efek dari teknologi, efek dari sosialnya dan juga hak-hak yang memang dimiliki oleh negara seperti pajak dan cukai. Pemerintah harus mampu memetakan bisnis transportasi online ini secara menyeluruh dan berkembang ke arah sektor keuangan,” tutupnya.(RTS/FIN)