Pemberian Pelayanan Harus Maksimal

0
588
views

Pemerintah diminta jangan Main-main

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG-Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung sebagai lembaga pengawas pelayanan publik tidak henti-hentinya mengingatkan penyelenggara Negara sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini kepala daerah untuk memberikan perhatian yang serius dalam melayani masyarakat sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Pengawasan tersebut dilakukan Ombudsman berdasarkan UU 37 tahun 2008 dimana bentuk yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung diantaranya kegiatan pencegahan dan penyelesaian laporan atas pengaduan masyarakat.

Dalam Ekspose kinerja selama 2016 yang digelar Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandarlampung, Senin (20/2), disebutkan ada beberapa kegiatan pencegahan maupun penyelesaian laporan yang dilakukan selama tahun 2016.

Untuk kegiatan pencegahan, terakhir Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung menghelat kegiatan deklarasi “Tidak Lupa” dan penandatanganan pakta integeritas “Siap Melayani dan Anti Maladministrasi” pada media November lalu dengan menghadirkan sebelas pasang calon Kepala Daerah (Paslonkada) yang mengikuti pilkada serentak pada 2017.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rahman Yusuf mengatakan, bahwa dalam deklarasi tersebut, semua calon Kepala Daerah dan Wakilnya sepakat akan melakukan pelayanan publik dengan baik, dan anti maladministrasi. Janji tersebut ditunjukkan dengan dengan membacakan deklarasi “Tidak Lupa” dan mendatangani Pakta Integeritas “Siap Melayani dan Anti Maladministrasi” didepan pejabat negara dan tamu undangan, diantaranya Ketua Ombudsman RI, Amzulia Rifai, Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, Kapolda Lampung, KPU Provinsi Lampung, Bawaslu Provinsi Lampung, Perwakilan Partai Polotik, dan sejumlah Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Mahasiswa, pers dan tamu undangan yang turut hadir dalam acara tersebut.

Nur Rahman Yusuf berharap, para pasangan calon Kepala Daerah yang terpilih tidak melupakan janji-janji politiknya. Selain itu pasangan calon pasangan calon kepala daerah juga harus memperkuat pelayanan publik serta tidak melakukan Maladministrasi dalam pelayanan publik untuk masyarakat. Tak lupa, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung ini juga menjelaskan beberapa contoh maladministrasi dalam praktek di lapangan. “ Penundaan berlarut, tidak melayani dan yang paling banyak dibicarakan akhir-akhir ini yaitu pungutan liar (pungli) itu salah satu bentuknya,” kata Nur Rakhman Yusuf, Senin (20/2).

Bentuk lain dari pencegahan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Lampung yaitu dengan melakukan penilaian kepatuhan standar pelayanan di 5 pemerintah daerah di Provinsi Lampung sejak tahun 2015 sampai 2016. 5 (lima) pemerintah daerah tersebut yakni, Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Bandarlampung, Kota Metro, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Selatan. Dari hasil penilaian tersebut masih banyak terdapat produk pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.

Nur Rahman Tusuf juga meminta kepada masyarakat agar menggunakan fasilitas ditempat yang resmi dari pemerintah. “Untuk Masyarakat langsung menggunakan tempat atau loket resmi yang disiapkan oleh instasi pemerintah terkait,” imbaunya. (hkw)