Pedagang Bakal Gugat Pengembang Pasar Bambu Kuning, Terkait Fasilitas Umum

0
663
views

Ratusan Pedagang pasar bambu kuning berencana akan menggugat pihak pengembang ke jalur hukum, sebab selama ini bertahun –tahun para pedagang bambu kuning tertipu oleh pengembang.

Dengan didampingi Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Lampung, pedagang bambu kuning segera menggugat pengembang. Ketua Advokasi APSI Lampung, Fedhli Faisal menyatakan, selama bertahun –tahun pedagang Bambu Kuning merasa resah, dikarenakan peruntukan fasilitas umum dan fasilitas sosial tidak transparan menjadi jalan buntu yang seolah-olah tidak ada penyelesaiannya.

Dirinya menjelaskan, beberapa permasalahan yang dialami pedagang yakni tidak ada keterasparan adanya Salinan buku tanah dan surat ukur hak atas tanah bersama,  dan Gambar denah. “faktanya banyak pedagang yang tidak memperoleh informasi jelas terkait  mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama,”ujar Fedhli, Minggu (24/4).

Dalam hal melakukan pembangunan pasar, pengembang harus memberikan informasi penting, jelas dan akurat kepada pedagang. Jangan sampai informasi yang disampaikan oleh pengembang tidak benar atau menyesatkan sehingga pedagang menjadi objek untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. “Hal ini akan menimbulkan kerugian karena harga jual yang telah disepakati tidak diikuti dengan pelayanan yang baik kepada pedagang, seperti kualitas bangunan atau pelayanan purna jual,”ungkapnya,

Selain permasalahan tersebut, sampai saat ini, sambung dia, hampir semua pedagang di bambu kuning kurang nyaman karena fasilitas yang tidak memadai, seperti matinya AC dan eskalator. “Penghuni pasar merasa dirugikan, sebab mereka kepanasan, sehingga tidak nyaman dalam berdagang,”ucapnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan mendampingi pedagang untuk menempu jalur hukum dan menggugat pengembang, terkait permasalahan pasar bambu kuning. “Dalam hal penyelesaian sengketa antara pedagang dan pengembang terlebih dahulu diupayakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat tidak tercapai maka pedagang dapat menggugat melalui pengadilan atau diluar pengadilan,” tandasnya.

Lebih lanjut ia menyatatakan, Sedangkan sanksi pidana bisa menjerat pengembang seperti yang diatur dalam pasal 113 UU No 20 tahun 2011 , bahwa Setiap orang yang: a. mengubah peruntukan lokasi rumah susun yang sudah ditetapkan; atau b. mengubah fungsi dan pemanfaatan rumah susun dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain itu untuk badan hukumnya dapat dikenai sanksi pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum.

Sementara itu, Budi (Bukan nama sebenarnya), pedagang pakaian di pasar bambu kuning menyatakan, niat pedagang untuk menggungat  memang sudah sejak lama, namun sampai saat ini pedagang masih takut-takut dengan oknum preman pasar yang membakingi pengembang. “Kami sebenarnya sudah sejak lama menuntut ini,tetapi kami takut dengan preman, oleh karenya kami minta pendampingan pengacara agar kami bisa tenang dalam berdagang,”kata dia.

Dirinya menjelaskan, dalam renovasi pasar bambu kuning, terdapat 770 kios, dengan biya Rp170 juta perkios, namun sampai dengan renovasi selesai, banyak hal yang pedagang merasa di rugikan, seperti AC yang kesemua toko tidak menyala, Ekskafator yang mati dari lantai satu sampai tiga, sampai dengan perluasan lahan parkir yang dikuasi oleh preman. “Kami tersiksa dengan apa yang diberikan, ini tidak sesuai dengan harga renovasi yang ada , oleh karena itu , saya dan teman-teman minta di advokasi oleh pengacara untuk selsaikan masalah ini ke ranah hukum,” tandasnya. (jefri)

LEAVE A REPLY