Warning: mysqli_real_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50559 Library:100131 in /var/www/vhosts/translampung.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1531 Patuhi KPK, Pemprov Lampung Terapkan E-Planning dan E-Budgeting -
Pj. Sekprov Lampung Hamartoni Ahadis saat memimpin rapat pembahasan e-planning dan e-budgeting di Kantor Bappeda setempat, Rabu (6/6/2018). FOTO: ISTIMEWA BANDARLAMPUNG, (TRANSLAMPUNG.COM) – Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Hamartoni Ahadis meminta organisasi perangkat daerah (OPD) mencermati implementasi e-planning dan e-budgeting dalam penyusunan rencana kerja (Renja) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2019.
Pasalnya, Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI telah mewarning penerapan e-planning dan e-budgeting sebagai 16 rencana aksi di daerah, termasuk Lampung.
“Saya berharap sangat serius dalam melakukan penyusunan renja atau RKPD 2019,” ujar Hamartoni dalam keterangan persnya yang diterima Rilislampung.id, Kamis (7/6/2018).
Pemprov juga telah membahas persiapan dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut dan Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam Dokumen Renja OPD dan Pra-Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah tahun 2019 di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Lampung Lantai 3, Rabu (6/6/2018).
Menurut Hamartoni, penyusunan renja dan RKPD tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Pemprov Lampung tahun ini akan menerapkan sistem e-planning dan e-budgeting pada usulan DPRD yang tertuang dalam e-pokir.
“Nantinya, OPD akan melakukan input pada sistem tersebut untuk menentukan input mana yang bisa masuk ke dalam kegiatan yang sudah ada di dalam renja,” ujarnya.
Hamartoni juga mendorong Bappeda dan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) bersama-sama OPD segera mencermati, membahas dan mengintegrasikan pokok-pokok pikiran DPRD ke dalam renja maupun pra-RKA tahun depan.
“Kita tidak melakukan penyusunan seperti tahun-tahun lalu seperti susulan, atau ada yang diubah karena sekarang berbasis IT, semua terkunci,” tegasnya.
Beberapa pokok pencermatan atau pembahasan yang perlu dipertimbangkan, di antaranya kesesuaian pokir DPRD dengan tupoksi OPD, kesesuaian pokir DPRD dengan renja yang telah disusun oleh OPD, ketersediaan atau kemampuan pagu indikatif dari masing-masing OPD dan mekanisme sumber pembiayaan.
“Apakah melalui belanja langsung OPD atau belanja tidak langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Bakeuda,” tutup Hamartoni.
Sementara Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, sebelum memasuki tahapan input e-planning dan e-budgeting, akan dilakukan penajaman renja melalui desk penyusunan renja yang akan berlangsung pada 10-12 Juni.
“Terkait dengan rencana pembahasan desk tersebut, tentunya setiap OPD harus mempersiapkan bahan-bahan yang diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) maupun aplikasi e-planning,” tuturnya.
Elvira menambahkan, pembahasan di antaranya terkait indikator yang akan dilakukan input oleh masing-masing OPD karena menggunakan aplikasi.
“Renja tersebut harus terukur, jelas, dan spesifik, sesuai dengan kriteria indikator yang baik. Baik indikator output, maupun indikator hasil,” urainya.
Pokir DPRD tersebut, masih menurut Elvira, merupakan rincian kegiatan atau usulan kegiatan yang ada di renja OPD. Kemudian renja harus mendukung prioritas daerah dan nasional, mengakomodir usulan pemerintah kabupaten/kota, masyarakat maupun stakeholder, mengakomodir pula pokok-pokok pikiran DPRD.
“Ada sebanyak 17 OPD tertentu yang menerima usulan dari DPRD. Jika ada pokir DPRD yang ditolak oleh OPD, mohon dapat disampaikan alasannya, alasan ini juga yang nantinya kami input ke dalam SIPPD agar bisa dibuka oleh masing-masing anggota dewan, kenapa usulan DPRD tidak diakomodir dalam RKPD 2019,” pungkasnya. (*)
News Reporter
error: Content is protected !!