Pastikan Pelayanan Publik Tetap Baik, Ombudsman Lampung Terima Kunjungan Asisten III Tanggamus

0
220
views
Foto:Ist/translampung.com

Translampung.com-Asisten III Pemerintah Kabupaten Tanggamus Nur Indrati beserta tim upayakan pelayanan publik yang tetap kondusif di Kabupaten Tanggamus lewat kunjungan koordinasi ke Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung pada pada Selasa (14/2) lalu. Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf dan Asisten Ombudsman R.I., Atika Mutiara Oktakevina.

Koordinasi dilakukan guna menindaklanjuti hasil penilaian kepatuhan Pemerintah Kabupaten Tanggamus terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian tersebut telah dilakukan Ombudsman R.I. Perwakilan Provinsi Lampung pada Tahun 2016 lalu. Selain itu, koordinasi dilakukan guna menindaklanjuti pemberlakuan PP No. 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Disampaikan oleh Asisten III Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Nur Indrati dalam kunjungannya, Pemerintah Kabupaten Tanggamus memiliki penambahan 7 (tujuh) satker di Tahun 2017. Atas penambahan ini, pihak Kabupaten Tanggamus meminta masukan dari Ombudsman Lampung untuk terlaksanakan pelayanan publik yang semakin baik.

Disampaikan oleh Atika Mutiara, Asisten Ombudsman R.I. selaku pelaksana kegiatan Penilaian Kepatuhan Pemerintah Daerah, bahwa penilaian kepatuhan Pemerintah Daerah di Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2016 meningkat dibandingkan hasil penilaian di Tahun 2015. Namun, disampaikan oleh Atika, perlu digarisbawahi bahwa penilaian dilakukan pada pelaksanaan standar pelayanan.

“Hal ini berarti perlu perhatian lebih dari setiap instansi penyelenggara pelayanan, agar dapat secara konsisten mengimplementasikan standar pelayanan yang telah ada,” ujar Atika.

Atika juga menyampaikan, terkait penambahan satker baru, agar setiap satker segera melakukan pendataan terkait produk pelayanan pada masing-masing satker.

“Pendataan produk pelayanan penting untuk dilakukan, agar setiap satker dapat segera menyelenggarakan standar pelayanan untuk setiap produk pelayanan. Tak kalah penting, agar setiap penyelenggara menyediakan unit pengaduan untuk pengguna pelayanan,” Imbuhnya.

Asisten III Kabupaten Tanggamus, Nur Indrati menyampaikan, siap untuk menjaga konsistensi Pemerintah Kabupaten Tanggamus terkait penyelenggaraan maupun impelementasi standar pelayanan publik. Nur Indrati juga menyampaikan akan segera memerintahkan setiap satker untuk melakukan pendataan produk pelayanan meski dengan keterbatasan sarana prasarana yang ada saat ini.

Kepala Ombudsman R.I. Perwakilan Provinsi Lampung menyampaikan, bahwa pengaduan dalam pelayanan publik pasti akan tetap ada, sebaik apapun pelayanan yang sudah diberikan.

“Kita dapat melihat di beberapa negara maju dimana sebagian besar pelayanan publik sudah dilaksanakan dengan begitu baik, namun jumlah pengaduan tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ekspektasi masyarakat akan semakin meningkat di setiap waktu,” tambahnya.

Oleh karena itu, Nur Rakhman menegaskan, pentingnya komitmen pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik dan mengelola pengaduan yang masuk dari setiap pengguna pelayanan. “Tentu dengan berdasar pada standar pelayanan yang telah disusun” ucapnya.

“Selain itu, sangat penting agar setiap pengaduan masyarakat yang masuk, dijadikan sebagai bahan evaluasi perbaikan pelayanan ke arah yang lebih baik lagi,” tegas Nur Rakhman.

“Ombudsman selaku lembaga pengawas juga berperan dalam upaya pencegahan maladministrasi dan siap membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk terciptanya pelayanan publik yang semakin berkualitas,” tutupnya.(*)