. . .

Pasca Gempa Lombok, Pemerintah Percepat Rekonstruksi

image_print

TRANSLAMPUNG, JAKARTA – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan karena Indonesia masuk dalam wilayah ring of fire itu mengapa potensi gempa sangatlah tinggi, BMKG menegaskan agar demikian tetap harus waspada, masyarakat jangan panik.

“Jadi kita memang harus tetap waspada. Karena kita memang masih akan mengalami gempa, mengingat Indonesia adalah negeri cincin api dan negeri tumbukan lempeng-lempeng,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Fajar Indonesia Network, di Jakarta,  Selasa (28/8).

Hanya saja, Dwikorita kembali menegaskan, tapi jangan termakan berita bahwa bumi sedang bergerak. Yang penting, sambung dia, adalah miitigasi bencana.

“Sistem mitigasi bencana harus diperkuat. Sehingga kita siap hadapi ancaman gempa berikutnya. Termasuk di dalamnya, menyiapkan bangunan rumah agar lebih harmoni dengan gempa dan apa yang harus dilakukan sebelum dan setelah gempa,” tandasnya.

Saat ini, menurut Dwikorita, sejatinya sudah bisa diprediksi patahan akan terjadi di mana saja. Oleh karena itulah, sambung dia, yang perlu dilakukan adalah membuat bangunan yang mampu menghadapi guncangan kuat. “Seperti, harus dibuat bangunan yang bila mengalami goncangan bisa bergerak kompak,” katanya.

Bahkan, Dwikorita mengatakan, pemerintah sudah pula menerbitkan panduan, terkait di daerah-daerah yang akan terkena dampak gempa, Termasuk, kata dia, berapa kuat kecepatan pergeseran lempengan.


“Dengan demikian tinggal bagaimana menyesuikan dengan konstruksi bangunan, sehingga tidak langsung roboh. Bahkan kendati digoncang gempa kuat, konstruksi bangunan mampu memberi waktu bagi penghuninya untuk meninggalkan bangunan terlebih dulu,” tuturnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Harmensyah menyatakan bahwa rekonstruksi fasilitas publik dan rumah masyarakat pascagempa yang mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), akan tuntas paling lambat 2020.

“Agustus 2018 harus selesaikan pendataan. Lalu September 2018 kita akan rapat koordinasi rencana aksi rekonstruksi tingkat pusat. Di Desember 2018 itu selesai pemulihan sarana dan prasaranan vital seperti sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Kalau belum, Maret 2019 itu selesai dilaksanakan. Sisa-sisanya di 2020 kita harapkan pemulihan pascabencana selesai,” katanya dalam sebuah acara di Jakarta, Selasa (28/8).

Terkait percepatan rekonstruksi rumah-rumah masyarakat, Harmensyah mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini sudah mencairkan Dana Siap Pakai (DSP) yang telah dimasukkan ke dalam 12 ribuan buku rekening di BRI.

Namun demikian, kata Harmensyah, dana tersebut belum bisa langsung dipakai oleh masyarakat karena akan diberikan pendampingan agar tidak salah dalam penggunannya.


“Termasuk rumah-rumah masyarakat yang rusak juga kita ambilkan dari Dana Siap Pakai. Namun mekanisme pencairannya harus jelas, sehingga dana yang diberikan ke masyarakat itu jadi rumah, bukan jadi motor atau yang lain-lainnya. Jadi ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan,” ujarnya.

Sedangkan mengenai apakah rumah masyarakat akan dibangun ditempat semulau atau direlokasi, pihaknya menuturkan hal tersebut disesuaikan dengan rekomendasi dari Kementerian ESDM berdasarkan zona patahan akibat gempa.

“Prinsipnya build back better and safer. Sekarang sudah dipetakan oleh Kementerian ESDM mana daerah patahan. Kalau misal tidak melewati daerah patahan, rumah bisa tetap dibangun di situ. Tapi kalau dia dilarang untuk membangun di tempat semula, itu harus direlokasi, dan pemda akan segera mencarikan tanah relokasi, dan pemerintah akan bangun rumah dan fasilitas dasarnya,” tandasnya. (ZEN/FIN).